(Baca: ICIJ Keluarkan Bank Data Ribuan Perusahaan Cangkang di Tax Haven)
Meski begitu, pihaknya masih perlu mengidentifikasi kemungkinan kekurangan bayar pajak tersebut: apakah terkait dengan kepemilikan para wajib pajak itu atas perusahaan cangkang di negara suaka pajak (tax haven) seperti dalam dokumen Panama Papers. Yang jelas, Ditjen Pajak telah mengantongi nama 6.500 wajib pajak yang memiliki perusahaan cangkang di luar negeri berdasarkan pasokan data para anggota kelompok G20.
Sayangnya, Ken enggan menyebutkan jumlah dan identitas para pejabat dari hasil identifikasi tersebut. Termasuk keterlibatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, yang sebelumnya mengakui memiliki perusahaan cangkang di Bristish Virgin Islands seperti tercantum dalam dokumen Panama Papers.
Ia mengungkapkan, awalnya mayoritas wajib pajak yang dihimbau Ditjen Pajak menolak data dalam dokumen Panama Papers. Alasannya, data itu dilansir oleh kelompok wartawan. “Namun karena 80 persen (data Panama Papers) sesuai dengan data milik Ditjen Pajak, wajib pajak menerima itu (himbauan),” ujar Ken.
Di sisi lain, Ken memastikan 1.038 nama wajib pajak dalam Panama Papers bakal masuk dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). “Termasuk 238 nama yang masih dalam proses identifikasi,” ujarnya. Meski begitu, mereka tetap harus membayar utang pajaknya terlebih dahulu.
(Baca: Panama Papers dan Perburuan Dana Gelap ke Penjuru Dunia)
Seperti diketahui, konsorsium jurnalis investigasi internasional atau International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) akhirnya membuka bank data Panama Papers yang berisi daftar sekitar 214 ribu perusahaan cangkang di 21 yurisdiksi negara suaka pajak, Selasa (10/5) lalu. Data itu berasal dari bocoran data klien firma hukum Mossack Fonseca di Panama selama kurun hampir empat dekade.
Perusahaan cangkang itu dimiliki oleh berbagai kalangan di seluruh dunia, mulai dari politisi, pejabat publik, bintang olahraga, selebiriti, hingga pengusaha. Terselip pula sekitar 1.000-an nama orang Indonesia dalam dokumen tersebut. Banyak pihak menuding kepemilikan perusahaan cangkang itu sebagai upaya untuk menyembunyikan kekayaan dan menghindari tagihan pajak di negara asalnya masing-masing.