Menteri Bappenas Potong Anggaran Program Prioritas 2017

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan usulan program prioritas Kementerian dan Lembaga 2017 masih terlalu banyak. Basis anggarannya mencapai Rp 941 triliun. Karena itu, usulan tersebut harus dipangkas agar lebih efisien.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan usulan sebesar itu belum sejalan dengan slogan money follow function yang akan dilaksanakan pemerintah tahun depan. Anggaran yang terlalu banyak menandakan integrasi antara Kementerian dan Lembaga untuk mencapai sasaran program belum terjadi. Padahal, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar melakukan efisiensi anggaran tanpa melupakan target.

“Integrasi ini belum dilakukan dan belum ada penggunaan berbagai macam sumber pendanaan,” kata Sofyan saat membuka acara Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat 2017 di kantornya, Jakarta, Rabu, 13 April 2016. (Baca: Dikepung Masalah Global, Pemerintah Perlu Pangkas Proyek Prioritas)

Melalui rapat koordinasi tersebut diharapkan muncul banyak pertemuan bilateral antarkementerian/lembaga sehingga menghasilkan efisiensi anggaran dari beberapa program prioritas. Misalnya, penajaman program di daerah melalui beberapa kegiatan yang dikeroyok bersama. Sebab, kata Sofyan, selama ini berbagai program terkesan sangat sektoral.

Sofyan memberi contoh pengembangan kawasan industri oleh Kementerian Perindustrian. Pada beberapa kawasan tidak dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Akibatnya, program pengembangan kawasan industri menjadi tidak optimal. “Lalu program cetak sawah Kementeria Pertanian tapi tidak didukung saluran irigasi primer dan sekunder yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya. (Lihat pula: Anggaran Kementerian Dipangkas, Pemerintah Hemat Rp 50,6 Triliun).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Wismana Adi Suryabrata menjelaskan pemerintah sedang mengejar refocusing sehingga ada penghematan Rp 773,5 hingga 790,5 triliun, sesuai arahan Jokowi. Oleh sebab itu Wismana meminta Kementerian dan Lembaga lebih tajam dan terintegrasi dalam merumuskan program 2017. “Merumuskan seperti ini akan menjadi challenge bagi Kementerian dan Lembaga,” kata Wismana.

Sebelumnya, Jokowi telah meminta kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk mengubah secara total Rencana Kerja Pemerintah tahun depan. Selama ini, anggaran kementerian dibagikan sesuai dengan struktur organisasi kementerian tersebut. Misalnya, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 100 triliun dibagikan secara langsung pada 11 direktorat. Dari setiap direktorat dibagi lagi untuk setiap direktur. Dari direktur dipecah ke kepala sub direktorat, dan akhirnya dipilah ke kepala seksi.

“Ini yang menyebabkan anggaran kita hilang tak berbekas, karena duitnya mengikuti organisasi yang ada,” kata Jokowi. (Baca juga: Pangkas Anggaran, Pemerintah Tambah Alokasi Dana untuk Lahan)