Perseteruan JK - Rizal Ramli Soal Nomenklatur Terus Memanas

KATADATA - Kegaduhan di internal pemerintahan Presiden Joko Widodo ternyata belum juga mereda. Perang pernyataan dan saling sindir masih terjadi, baik di antara para pejabat tersebut maupun melalui orang dekatnya masing-masing. Yang teranyar adalah kegaduhan soal nomenklatur kabinet yang melibatkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli.

Awalnya, Jusuf Kalla menyindir ada menteri yang seenaknya menambah nomenklatur kementerian. Yang dimaksud adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang sehari setelah Rizal dilantik menjadi menteri pada 12 Agustus 2015 menambahkan nama kementeriannya menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. “Pokoknya tidak ada perubahan sampai sekarang, tetap Menko Maritim. Tidak ada itu ‘Sumber Daya’,” kata Kalla, Kamis pekan lalu (3/3).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 memang hanya disebutkan bahwa kementerian ini bernama Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Di bawah koordinasinya, terdapat empat kementerian, yakni Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Perhubungan, Pariwisata, serta Kelautan dan Perikanan.

(Baca: Gaduh Menteri, Jokowi: Jangan Ributkan Sesuatu yang Belum Tuntas)

Hingga kini, Rizal tak pernah menanggapi sindiran Kalla tersebut. Ia cenderung menghindari pertanyaan wartawan soal masalah itu, termasuk saat memaparkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan 13 kementerian dan lembaga untuk pembangunan jalan tol dalam kota Bandung (BIUTR) di kantornya, Senin (7/3) lalu.

Suara pembelaan terhadap Rizal justru datang dari Adhie M. Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih yang juga pernah menjadi Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam tulisannya bertajuk "Pelajaran Gratis untuk Pak Wapres" yang beredar melalui media sosial, Selasa malam (8/3) lalu, Adhie mengkritik keras Kalla. “Langit runtuh. Kiamat seakan sudah dekat” yang menjadi kalimat pembuka tulisannya itu, menurut Adhie untuk mewakili perasaan Jusuf Kalla ketika melihat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Rizal Ramli berubah nama menjadi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya.

Menurut dia, perubahan nama kementerian itu secara wacana sudah disampaikan ke publik oleh Rizal pada 13 Agustus 2015. “Wacana perubahan nama ini tentu saja sudah disampaikan kepada Presiden dan niscaya sudah disetujui, makanya Rizal Ramli menyampaikannya ke publik,” kata Adhie.

(Baca: Kisruh Menko Maritim, Kop Surat dan Stempel Berbeda)

Ia mengklaim beberapa alasan Presiden menyetujui ide Rizal mengubah nama Kemenko Maritim tersebut. Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2015 pasal empat menyebutkan Kemenko Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata. Satu lagi adalah, instansi lain yang dianggap perlu.

Atas dasar itulah, menurut Adhie, Kemenko Maritim perlu menambahkan kata "Sumber Daya". "Mengingat kata maritim dalam perspektif masyarakat sudah identik dengan segala sesuatu yang berbau laut. Jika tidak diubah maka akan janggal Kementerian ESDM berada di bawah Kemaritiman," katanya. 

Mengenai langkah Rizal mengubah kop surat kementerian, lanjut Adhie, bukan merupakan suatu perubahan nomenklatur. Ia mengacu kepada definisi nomenklatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya: tata nama atau penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu. Apalagi, perubahan kop surat itu dilakukan agar instansi yang dipimpinnya sesuai dengan landasan hukum yakni Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2015. Rizal juga tidak mengubah tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dari kementeriannya.

"Kematangan berbangsa dan bernegara memang tidak selalu tercermin dari usia seseorang, dan lamanya berkecimpung di pemerintahan atau di dunia politik. Tulisan ini didedikasikan kepada Pak Wapres JK dan orang-orang di pemerintahan yang kata-katanya didengar publik," kata Adhie menutup tulisannya.