Pemerintah Cari Utang untuk Biayai Proyek Infrastruktur

KATADATA ? Pemerintah akan menarik pinjaman dari sejumlah lembaga keuangan internasional untuk membiayai proyek infrastruktur yang akan dibangun dalam lima tahun ke depan. Kebutuhan utang tersebut mencapai US$ 34 miliar atau sekitar Rp 440 triliun.

Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata mengatakan, sekitar US$ 23 miliar atau 68 persen dari total utang tersebut akan dipakai untuk membiayai sejumlah proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

?Paling banyak dipakai untuk proyek jalan tol,? kata dia saat ditemui di Gedung Bappenas, Jakarta, akhir pekan lalu.

Wismana tidak dapat menyebutkan secara rinci proyek-proyek yang akan dibiayai dari pendanaan yang berasal dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Islam, dan Bank Pembangunan Asia tersebut. Namun, dia memastikan proyek-proyek tersebut akan dieksekusi pada 2016 dan 2017.

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah akan mengarahkan dana-dana pinjaman ke dalam proyek-proyek prioritas yang terangkum dalam daftar rencana pinjaman/ hibah luar negeri atau Blue Book yang disusun Bappenas.

?Blue Book-nya sendiri akan segera rangkum pada April ini,? kata Wismana.

Adapun untuk tahun ini, akan mencairkan dana pinjaman sebesar US$ 11 miliar yang berasal dari pagu anggaran tahun lalu. ?Sudah ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan,? kata Wismana.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S. Priatna memaparkan beberapa persyaratan pemberian dana pinjaman asing selain untuk infratruktur adalah digunakan untuk pembangunan serta pengadaan barang yang mayoritas komponennya adalah impor.

?Contohnya untuk pengadaan instalasi pemadam kebakaran bandara yang berteknologi tinggi. Itu mayoritas komponennya masih impor,? kata Dedy.