Rini Ancam Copot Direksi BUMN yang Tak Becus Kelola PMN

Rini Sumarno KATADATA|Arief Kamaludin
Menteri BUMN Rini Soemarno mengancam akan mencopot direksi BUMN yang tidak becus mengelola dana PMN.
Penulis: Aria W. Yudhistira
22/1/2015, 09.53 WIB

KATADATA ? Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno mengancam akan mengganti seluruh manajemen perusahaan pelat merah jika tidak dapat mengelola suntikan modal dari pemerintah dengan baik.

Dia meminta BUMN yang memperoleh penyertaan modal negara (PMN) dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan program kerja Presiden Joko Widodo. ?Kalau BUMN nggak kelola dengan baik, kami akan ganti manajemennya,? katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/1).

Selain itu, dia juga akan memperketat program-program BUMN yang menerima PMN, sehingga memperkecil adanya celah untuk melakukan penyelewengan. Program-program BUMN yang nantinya akan mendapat PMN tersebut kata dia juga harus bersinergi dengan kementerian terkait.

(Baca: Inilah 35 Perusahaan yang Diusulkan Mendapat PMN Tahun Ini)

Contohnya adalah PT Perkebunan Nusantara yang nantinya akan membuat program yang terkait dengan gula. Ini sejalan dengan program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada gula. ?Jadi revitalisasi pabrik gula yang ada sekarang, menaikkan rendemen, dan pabrik gula memproses produk sampingan yakni etanol,? ujarnya.

Nantinya Kementerian BUMN, juga akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi BUMN. Pemerintah juga akan melibatkan komisi IV DPR untuk menganalias rencana bisnis Perusahaan Perkebunan tersebut.

Seperti diberitakan, pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp 48,01 triliun sebagai PMN kepada 35 BUMN. Alhasil, total dana PMN yang akan digelontorkan dalam APBN-P 2015 mencapai total Rp 49,5 triliun. Sebelumnya, PT Pindad sudah dianggarkan sebesar Rp 1,5 triliun.

(Baca: Rp 49 Triliun Suntikan Modal BUMN)

Ketua Badan Anggaran DPR Achmadi Noor Supit mempertanyakan rencana penambahan PMN tersebut. Dalam penilaiannya, penambahan modal hanya akan memanjakan BUMN. ?Ini hal yang belum pernah terjadi, sehingga perlu adanya pendalaman,? ujarnya.

Dia mengatakan, DPR sebelumnya telah mengusulkan kepada pemerintah periode lalu untuk menutup BUMN yang terus merugi dan membebani negara. Pemberian PMN sebenarnya telah dilakukan dalam jumlah yang secukupnya dengan harapan BUMN dapat lebih sehat, namun faktanya beberapa BUMN masih saja merugi hingga saat ini.

?Beberapa kali kami usulkan BUMN yang tidak sehat dibubarkan saja agar tidak jadi beban,? ujarnya.

Reporter: Petrus Lelyemin, Arnold Sirait