Menko Perekonomian: Pengalihan Subsidi Tidak Bisa Ditunda

BBM Subsidi KATADATA | Agung Samosir
Penulis:
Editor: Arsip
31/10/2014, 15.45 WIB

KATADATA ? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan pengalihan subsidi yang tidak tepat sasaran ke belanja yang lebih produktif, tidak bisa ditunda lagi. Pemerintah berencana merealisasikan kebijakan tersebut sebelum akhir tahun ini.

"Masalah subsidi BBM, semua orang sudah sangat concern," tutur Sofyan di Jakarta, Jumat (31/10). 

Dia mengatakan pengalihan subsidi ke sektor-sektor yang produktif, akan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Bahkan bisa menghemat dan menyehatkan anggaran negara. (Baca: BKF: Naikkan Harga BBM Bersubsidi Rp 3.500, Hemat Rp 140 Triliun)

Saat ini, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter dapat menghemat Rp 92 triliun. Hasil riset Katadata menyebut dana sebesar ini bisa digunakan untuk membangun 16 bandara sekelas Kuala Namu. Jika dialihkan untuk anggaran desa, setiap desa bisa mendapat Rp 1,4 miliar, untuk 65.714 desa. (Baca: Mimpi di Balik Pengurangan Subsidi BBM)

Meski demikian, Sofyan belum mau memastikan kapan persisnya pemerintah akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan menaikkan harga BBM tentunya memberikan dampak cukup besar terhadap inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Meski demikian, kata Soyan, pemerintah telah menyiapkan beberapa program untuk mengatasi dampak tersebut. (Baca: Arab Saudi dan Venezuela pun Mengeluhkan Subsidi BBM)

Sementara Menteri Perdagangan Rachmat Gobel berupaya menjaga harga barang, agar laju inflasi tidak terlalu tinggi saat kebijakan tersebut diterapkan. Rachmat mengaku pihaknya akan berkoordinasi dengan para pengusaha, pemasok, serta pedagang untuk memastikan ketersediaan barang dagang dan lancarnya proses pemasokan.

"Kami akan jaga stabilitas (pasokan barang). Sampai sekarang terus dibahas," ujarnya.

Senada dengan Sofyan, Ketua Umum Kamar Dangan dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyatakan pengalihan subsidi, khususnya untuk membangun infrastruktur, dapat menciptakan banyak lapangan kerja. Sementara dampak inflasi akibat pengalihan subsidi BBM justru akan lebih terkendali secara perlahan, seiring dengan terciptanya lapangan kerja yang cukup bagi rakyat. (Baca: BI: Tiga Keuntungan Jika Pemerintah Atasi Tekanan Subsidi BBM)

?Kalau pilihannya inflasi dan orang punya lapangan pekerjaan, orang akan memilih punya lapangan pekerjaan. Karena inflasi akan terkoreksi sendiri," kata Suryo.

Menurut Suryo, sempitnya lapangan pekerjaan selama ini diakibatkan oleh tingginya belanja subsidi. Subsidi energi yang besar membuat ruang fiskal menjadi sempit dan belanja produktif tidak tergarap masimal.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Petrus Lelyemin