Ada Laporan PPATK, Jokowi Akan Tunda Umumkan Kabinet

KATADATA ? Presiden Joko Widodo kemungkinan akan menunda pengumuman susunan kabinetnya dalam satu atau dua hari mendatang. Salah satu alasan penundaan disebabkan ada masukan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap sejumlah nama bakal calon menteri.

Menurut informasi yang dihimpun Katadata, berdasarkan analisis PPATK terdapat kejanggalan terhadap rekening sejumlah nama calon menteri yang disampaikan Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo. ?Ada empat nama calon yang dipermasalahkan,? kata sumber tersebut.

(Baca: Megawati Restui Puan Masuk Kabinet Jokowi)

Alasan Jokowi meminta pandangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta PPATK, menurut sumber tersebut, untuk membendung sejumlah calon menteri yang diusulkan Megawati. Cara ini yang paling elegan untuk menolak sejumlah calon yang dianggap bermasalah.

Selain itu, penundaan tersebut juga untuk mengakomodasi masukan dari partai politik yang akan bergabung dengan koalisi Jokowi. Dua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). ?Kalau jadi bergabung, koalisi Jokowi akan menjadi mayoritas dengan 53 persen kursi,? kata sumber tersebut.

Deputi Tim Transisi Eko Sanjoyo mengatakan, pengumuman nama dan struktur kabinet oleh presiden akan dilakukan besok atau lusa mendatang. ?(Pengumumannya) kalau bukan tanggal 21 Oktober, tanggal 22 Oktober,? tuturnya kepada Katadata, Senin (20/10). (Baca: Sri Adiningsih Disebut Bakal Jadi Menteri Keuangan)

Menurut dia, struktur kabinet yang selama ini digodok tim transisi telah rampung dan dipilih Presiden Jokowi. Sayangnya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak bersedia menjelaskan terkait rincian kabinet baru nanti.

Eko hanya bisa mengungkapkan, KPK dan PPATK sudah menyerahkan kembali nama-nama calon menteri yang disampaikan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi dikabarkan telah menentukan jumlah kementerian sebanyak 33 kementerian dengan empat kementerian koordinator. Komposisi ini berubah setelah sebelumnya dirinya mengumumkan tetap menggunakan jumlah 34 kementerian dengan tiga kementerian koordinator. (Baca: Golkar Sang Penentu, Demokrat yang Pecundang)

M. Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer, mengatakan metode pemilihan menteri antara SBY dengan Jokowi. SBY dinilai lebih terbuka melalui ?audisi? di Cikeas, sedangkan Jokowi lebih tertutup. Meski begitu, metode Jokowi memiliki kelebihan karena calon yang gagal tidak merasa dipermalukan bila batal menjadi menteri.

?Namun metode ini memiliki kelemahan karena tidak bisa menarik masukan dan penilaian yang maksimal dari masyarakat dan media,? tuturnya.