Kenaikan Harga BBM Tunggu Komunikasi SBY dan Jokowi

KATADATA ? Pemerintah tidak dapat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pihaknya tidak dapat mengusulkan kenaikan karena periode pemerintahan hanya tinggal dua bulan.

?Kenaikan harga BBM tergantung komunikasi Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Pak Joko Widodo,? kata Jero, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8).

Menurut Jero, harga premium Rp 6.500 saat ini sangat murah karena pemerintah mensubsidi Rp 5.000 per liternya. Dia memberikan dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang telah menyatakan akan menaikkan harga BBM.

?Pak Jokowi sudah menyampaikan kemungkinan menaikkan harga BBM. Sepanjang untuk kebaikan bagus,? ujar dia.

Subsidi yang besar itu dianggap membebani anggaran. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014, subsidi BBM mencapai

Karena subsidi yang besar tersebut dianggap membebani anggaran, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 subsidi BBM mencapai Rp 246,5 triliun. Pemerintah dan DPR menyepakati kuota BBM dari 48 juta kilo liter dikurang menjadi 46 juta kilo liter pada 2014.

Padahal dengan bertambahnya 1,2 juta mobil dan 9 juta motor tahun ini, kuota BBM yang dibutuhkan tidak mungkin di bawah 46,2 kilo liter. Sehingga pemerintah harus menempuh opsi pembatasan kuota BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kepala  Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Andi Noorsaman Someng berpendapat seharusnya pemerintah saat ini menaikkan harga BBM menjadi Rp 10.000, untuk mengurangi perbedaan harga dan mencegah terjadinya penyelundupan. Meskipun ada subsidi, lebih baik ditujukan langsung kepada  masyarakat yang membutuhkan. Dia mengusulkan pemerintah baru nantinya bisa menaikkan harga BBM.

Menurut Someng kuota yang diberikan kepada Pertamina sebesar 46 juta KL harus cukup hingga akhir tahun. Adanya antrian di SPBU  karena  penyaluran BBM yang tidak merata dari segi kuota. Dia menilai masih adanya penyelundupan disebabkan Pertamina tak bisa mengawasi seluruh SPBU. Tidak semua SPBU milik Pertamina, namun bekerjasama dengan swasta sebagai pengelola.

Di tempat yang sama, Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengatakan, dalam pengendalian kuota subsidi BBM, Pertamina hanya memiliki dua pilihan. Pertama, menyalurkan BBM tanpa melakukan pengendalian sehingga BBM subsidi akan habis sebelum akhir tahun dan yang tersedia hanya BBM non subsidi. Kedua, menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan kuota dan BBM non subsidi tetap tersedia. ?Ini pilihan sama sama sulit,? katanya.

Pertamina mengambil kebijakan memotong alokasi penyaluran BBM bersubsidi untuk premium sebesar 5 persen. Sedangkan untuk solar bersubsidi dipangkas 15 persen per hari. Kebijakan itu dilakukan di seluruh SPBU, terutama Indonesia bagian barat.  Pembatasan penyaluran BBM tersebut menyebabkan antrean di beberapa daerah di Indonesia.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan, Pertamina harus mengambil opsi untuk membatasi kuota BBM supaya cukup hingga Desember. ?Karena kalau kenaikan harga BBM itu kewenangan pemerintah,? katanya.