Presiden Joko Widodo bahkan telah mengundang berbagai pihak, mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat terbatas untuk memastikan penyaluran dana akuntable.
(Baca: Pemerintah Prioritaskan Redam Penularan Corona di 57 Zona Merah)
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebutkan penyaluran anggaran terkait pos kesehatan baru 4,68% dari total anggaran yang disediakan. Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan Rp 87,5 triliun untuk penanganan Covid-19.
Sementara, penyerapan anggaran perlindungan sosial sebesar 34,06% dari total anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun. Penyerapan tersebut mencakup program kartu prakerja , BLT, dan dana desa. Adapun, permasalahan di lapangan terjadi akibat target error dan overlapping.
Adapun stimulus untuk sektoral dan pemda juga baru mencapai 4,01%. Dukungan pemda secara umum baru mencakup proses penyelesaian regulasi. Sementara itu, realisasi stimulus UMKM baru mencapai 22,74%, stimulus pembiayaan korporasi belum direalisasikan, dan stimulus insentif usaha 10,14%.