Pemerintah Bayar Cicilan Utang, Cadangan Devisa November Turun Tipis

Kementerian Keuangan mencatat. utang pemerintah hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp 5.877,71 triliun, melonjak 23,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 3.756,13 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 37,84%, melebar dari target yang ditetapkan tahun ini 37,6%.

"Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional," demikian dikutip dari dokumen APBN KiTa edisi November 2020 yang dirilis Rabu (25/11).

Utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara Rp 5.028,86 triliun, atau 85,56%. Sementara porsi pinjaman hanya 14,44% atau Rp 848,85 triliun.

Secara perinci, utang dalam bentuk SBN berupa SBN domestik Rp 3.782,69 triliun dan valas Rp 1.246,16 triliun. SBN domestik terdiri dari Surat Utang Negara Rp 3.101,86 triliun besaerta Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara Rp 680,83 triliun. Sedangkan SBN valas terdiri atas SUN Rp 986,15 triliun dan Sukuk Negara Rp 260,01 triliun.

Pinjaman pemerintah berasal dari dalam negeri Rp 11,08 triliun dan luar negeri Rp 837,77 triliun. Utang dari asing berupa bilateral Rp 315,25 triliun, multilateral Rp 837,77 triliun, dan bank komersial Rp 43,43 triliun.