Sri Mulyani: Negara G20 Waspadai Dampak Ekonomi dari Varian Delta

Covid-19 varian Delta yang menyebar di banyak negara menjadi perhatian para menteri keuangan dunia dalam pertemuan negara-negara G20. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut varian baru ini bukan hanya menghantui perekonomian nasional, melainkan hampir seluruh negara di dunia.

"Di dalam pertemuan itu (G20) kita semua melihat di satu sisi harapan, bahwa 2021 akan menjadi pemulihan ekonomi tapi di sisi lain muncul  risiko yang harus diwaspadai," kata Sri Mulyani saat hadir dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (12/7).

Hampir semua negara menyiapkan kebijakan fiskal dan moneter dalam menangani pandemi Covid-19. "Di dalam komunikasi negara-negara G20 para menteri menyampaikan kami semuanya harus berhati-hati di dalam menarik dukungan, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu drastis," ujarnya.

Sri Mulyani pun merevisi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai respons dari meluasnya penyebaran Covid-19 varian Delta. Anggaran biaya kesehatan dan perlindungan sosial dinaikkan.

Anggaran PEN untuk kesehatan meningkat, dari sebelumnya Rp 172,8 triliun menjadi Rp 193,93 triliun. Begitu pun anggaran untuk perlindungan sosial, naik dari Rp 148,3 triliun menjadi Rp 153,86 triliun, serta insentif untuk usaha dan pajak naik dari Rp 56,7 triliun menjadi Rp 62,83 triliun.

Sedangkan beberapa pos yang mengalami pemangkasan, di antaranya anggaran untuk UMKM dan pembiayaan korporasi berkurang dari Rp 193,7 triliun menjadi Rp 171,77 triliun, serta anggaran program prioritas dari Rp 127,8 triliun menjadi Rp 117,04 triliun.

Meski begitu, realisasi dana PEN yang masih kecil juga menjadi catatan. Dari total Rp 699,43 triliun anggaran tahun 2021, hingga semester 1 baru terealisasi Rp 252,3 triliun atau terserap 36,1%. Khusus untuk anggaran kesehatan, yang terpakai Rp 47,71 triliun atau sekitar 24,6% dari nilai pagunya.

Direktur Manajer IMF, Kristalina Georgieva dalam pernyataan resminya di forum G20 juga menyarankan peningkatan anggaran kesehatan khususnya vaksinasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Sarannya, hingga akhir tahun ini setidaknya 40% penduduk setiap negara sudah mendapatkan vaksin dan 60% di pertengahan tahun 2022.

"Dengan mempercepat vaksinasi kepada negara dengan populasi beresiko tinggi, lebih dari setengah juta nyawa bisa diselamatkan tahun ini," kata Georgieva, (10/7). Dia juga menyebut saat aktivitas ekonomi kembali normal akan meberikan tambahan US$ 9 triliun pada perekonomian dunia hingga 2025.

IMF memfasilitasi dukungan vaksinasi lewat alokasi dana cadangan darurat atau SDR IMF yang sudah dinaikkan menjadi US$ 650 miliar beberapa bulan lalu. Dana tersebut akan dipakai IMF untuk membantu negara-negara berkembang dan rentan.