Pangkas Dana PEN Tahun Depan, Sri Mulyani: Anggaran Masih Fleksibel
Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dalam RAPBN 2022 dari alokasi tahun ini Rp 744 triliun menjadi Rp 321,2 triliun. Kendati anggaran PEN dipangkas, bendahara negara itu memastikan anggarannya akan tetap fleksibel.
Ia mengatakan, pengelolaannya masih akan seperti tahun ini. Jika dibutuhkan pemerintah bisa melakukan refocusing dan realokasi sehingga anggara PEN bisa meningkat.
"Apabila kasus Covid-19 melonjak, kita bisa melakukan realokasi dari anggaran pemerintahan pusat non-PEN ke anggaran PEN. Namun, jika ekonominya membaik dan Covid-19 bisa terkendali maka tidak perlu melakukan refocusing," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers nota keuangan dan RAPBN 2022, Senin (16/8).
Anggaran PEN pada tahun ini awalnya hanya dipatok sekitar Rp 400 triliun, seperti terlihat dalam databoks di bawah ini. Namun, kasus Covid-19 yang terus melonjak membuat pemerintah mengerek terus anggaran kesehatan hingga mencapai Rp 744 triliun.
Kendati demikian, Sri Mulyani tetap mengingatkan agar Kementerian dan Lembaga (K/L) memaksimalkan pelayanan dan reformasi struktural. Hal ini mengingat pemerintah semakin mendekati tenggat waktu fleksibiltas defisit APBN dan harus kembali ke angka 3% tahun 2023, ia meminta K/L memfokuskan penggunaan anggaran untuk program prioritas.
Anggaran PEN 2022 akan banyak mengalir pada klaster kesehatan dan perlindungan sosial. Sri Mulyani menyebut, anggaran PEN untuk kesehatan tahun depan sebesar Rp 115,9 triliun. Nilai ini hampir mencakup separuh dari anggaran kesehatan tahun 2022 sebesar Rp 255,3 triliun.
Anggaran PEN klaster kesehatan akan dipakai untuk berbagai kebutuhan, antara lain, implementasi 3T (tracing, testing dan treatment), perawatan pasien Covid-19 bekerjasama dengan BPJS kesehatan untuk skema cost sharing. Selanjutnya, anggaran juga masih akan dipakai untuk pembiayaan vaksinasi, pengadaan obat Covid-19, insentif tenaga kesehatan dan penangan kesehatan di daerah.
Sementara, anggaran PEN yang disediakan pemerintah untuk program perlinsos lebih besar lagi yakni Rp 153,7 triliun. Anggaran ini mencakup 36% terhadap anggaran perlindungan sosial secara keseluruh Rp 427,5 triliun.
Sri Mulyani mengatakan anggaran perlinsos masih akan disalurkan untuk mendanai program lanjutan perlinsos tahun ini. Anggaran terutama diberikan untuk program reguler yakni program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan kartu prakerja.
Sementara itu, bantuan lainnya tetap dianggarkan, tetapi penggunaannya masih akan menyesuaikan kondisi tahun depan.
"Kami juga melakukan pencadangan,j jika harus memberikan BST, kartu sembako PPKM, dan bantuan kuota internet. Namun, ini hanya jika dibutuhkan, jika tidak maka anggaran itu bisa digunakan untuk belanja lain yang lebih produkti," kata Sri Mulyani.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers awal bulan ini mengatakan, anggaran PEN 2021 hingga akhir Juli 2021 baru terealisasi Rp 305,5 triliun. Nilai ini setara 41% terhadap pagu PEN 2021 yang sudah berulang kali dipertebal yakni Rp 744,75 triliun.
Secara terperinci, realisasi anggaran kesehatan baru terealisais Rp 65,5 triliun dari pagu Rp 214,95 triliun. Anggaran perlinsos baru terserap Rp 91,84 triliun dari pagu Rp 187,84 triliun.
Selanjutnya, program dukungan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan korporasi telah dibelanjakan Rp 52,43 triliun dari pagu Rp 162,4 triliun. Kemudian, program prioritas sudah dicairkan Rp 47 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun. Untuk program insentif usaha, realisasinya mencapai Rp 43,35 triliun dari pagu Rp 62,83 triliun.