Sri Mulyani Godok Rencana Vaksin Covid-19 Berbayar Tahun Depan

Pemerintah berencana melanjutkan program vaksinasi mandiri atau vaksin berbayar untuk kelompok mampu tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendukung percepatan vaksinasi, selain melalui vaksin gratis.

"Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Tahun depan juga ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (24/8).

Sri Mulyani menyebut pemerintah telah berhasil mencapai target vaksinasi harian 1 juta dosis per hari sejak Juni 2021. Kendati demikian, percepatan vaksinasi masih akan terus didorong dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri serta bidan yang dikoordinasikan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Kementerian Keuangan juga masih akan meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara lain untuk menjaga ketersediaan vaksin. Selain itu, terus meningkatkan dukungan terhadap vaksin merah putih, dengan melibatkan kerja sama berbagai pihak.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mendorong vaksinasi adalah dengan meningkatkan anggaran kesehatan. Bendahara Negara itu mengatakan anggaran Rp 255,3 triliun untuk kesehatan setara 9,4% terhadap total belanja pemerintah tahun depan. Nilainya jauh lebih tinggi dari amanat undang-undang yang hanya menginstruksikan alokasi belanja kesehatan 5% terhadap APBN.

Sri Muylani merinci, hampir separuh dari anggaran tersebut akan dipakai untuk mendukung penanganan Covid-19 tahun depan, khususnya pada program vaksinasi. Belanja kesehatan untuk PEN 2022 sebesar Rp 115,9 triliun atau 45% dari total belanja kesehatan.

"Program vaksinakan menjadi fokus upaya pemerintah melalui berbagai upaya akselerasi untuk mewujudkan kekebalan komunal atau herd immunity," kata Sri Mulyani.

Selain vaksinasi, anggaran itu juga akan dipakai untuk penguatan tracing, testing dan treatment (3T), klaim biaya perawatan pasien, penyediaan obat Covid-19 serta pembayaran insentif tenaga kesehatan.

Pemerintah akhir bulan Juni lalu juga sempat merencanakan adanya program vaksinasi berbayar untuk mendukung percepatan vaksinasi saat kasus Covid-19 varian Delta melonjak. Rencana ini terungkap dari hasil rapat Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang dipimpin Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto pada Selasa (29/6) lalu.

Kendati demikian, rencana ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak termasuk ahli kesehatan. Presiden Jokowi kemudian meresponnya dengan membatalkan rencana vaksinasi berbayar tersebut yang kabarnya akan dilakukan melalui Kimia Farma.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam siaran pers, Jumat (16/7)

Sementara skema vaksinasi gotong royong yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) masih lanjut. Skema ini membebankan perusahaan yang akan menanggung semua biaya vaksinasi bagi karyawannya.