Tangerang Selatan dan Depok Punya Penduduk Miskin Paling Sedikit

Muhammad Zaenuddin|Katadata
Tangerang Selatan memiliki capaian tertinggi dengan penduduk miskin yang mencapai 1,68%, sedangkan Kabupaten Deiyai di Papua memiliki capaian terendah dengan penduduk miskin mencapai 41,76%.
Penulis: Agustiyanti
14/9/2021, 09.07 WIB

Pengelolaan anggaran daerah yang belum optimal menciptakan ketimpangan pada berbagai indikator kesejahteraan antardaerah, salah satunya kemiskinan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Tangerang Selatan memiliki capaian tertinggi dengan penduduk miskin yang mencapai 1,68%, sedangkan Kabupaten Deiyai di Papua memiliki capaian terendah dengan penduduk miskin mencapai 41,76%.

“Tangerang Selatan bahkan sempat hampir 0% penduduk miskinnya, saat ini 1,68%,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (14/9). 

Selain Tangerang Selatan, menurut Sri Mulyani, capaian penduduk miskin tertinggi dicatatkan Kabupaten Badung di Bali sebesar 1,78% dan Kota Depok 2,07%. Sementara capaian pengentasan kemuskinan yang rendah tak hanya dicatatkan di Provinsi Papua. Kabupaten Sumba Tengah masih memiliki tingkat kemiskinan 34,49% dan Kabupaten Raijua 30,18%. 

“Tingkat kemiskinan secara nasional mencapai 10,14%,” ujarnya. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengatakan, ketimpangan juga terjadi pada beberapa indikator kesejahteraan lainnya, seperti angka partisipasi sekolah menengah atas, air minum layak, imunisasi lengkap, dan indeks pembangunan manusia.

Sri Mulyani mengatakan, terdapat beberapa daerah yang sudah mencapai 100% akses air minum layak untuk seluruh penduduknya, seperti Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kabupaten Klaten. Namun, masih ada daerah yang hanya 1% penduduknya yang mendapat akses air minum layak, yakni  Kabupaten Lanny Jaya, Papua. 

Akses air minum layak yang masih rendah, menurut dia, juga terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung yang masing-masing hanya mencapai 22,91% penduduk dan 27,4%. Adapun secara nasional, angka capaian akses air minum layak telah mencapai 89,27%. 

Pada angka partisipasi sekolah menengah pertama dan atas, menurut Sri Mulyani, ada daerah yang hanya mencatatkan capaian 13,34% yakni Kabupaten Intan Jaya, Papua. Padahal, angka capaian nasional mencapai 70,68%. 

Ketimpangan juga terjadi pada indikator imunikasi lengkap dengan capaian terendah di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara masing-masing 5,22% dan 5,4%. Adapun capaian tertinggi berada Kabupaten Madiun dan Kabupaten Gianyar mencapai masing-masing 82,95% dan 79,58%. Sementara angka nasional mencapai 50,34%. 

Pada indikator indeks pembangunan manusia, menurut Sri Mulyani, capaian terendah berada di Kabupaten Nduga, Papua yang hanya mencapai 31,55%. Sedangkan capaian tertinggi  dicatatkan Kota Yogyakarta mencapai 86,61%. 

“Kami melihat realita ini dan melakukan evaluasi. Semua daerah mendapatkan dana transfer daerah dan beberapa daerah bahkan mendapatkan dana otonomi khusus untuk pembangunan infrastruktur,” kata dia.  

Saat ini menurut Sri Mulyani, hampir sepertiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didelegasikan langsung ke daerah. Pemerintah mengalokasikan  Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2021 mencapai Rp 795 triliun dari total belanja negara Rp 2.750 triliun.   

“Ini angka yang sangat besar dan seharusnya mampu mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan daerah,” katanya.