Mensos Paparkan Peliknya Masalah Data untuk Kurangi Kemiskinan
Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) serta Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) berperan lebih besar dalam pemutakhiran data orang miskin. Data yang valid dan terbaru akan sangat berguna dalam membantu penanggulangan kemiskinan. Data yang valid akan menghindarkan kesalahan pemberian bantuan pemerintah.
Risma menyebut, permasalahan pendataan masyarakat miskin adalah banyaknya data ganda yang tidak terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Ia mengatakan, temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukan banyaknya penemuan data duplikat dan ganda.
“Kenapa bisa miskin? Ini menjadi tugas Puskesos melakukan analisa lebih tajam mengenai permasalahan itu (kemiskinan),” kata Risma dalam webinar virtual pengembangan Puskesos SLRT pada Kamis, (12/8).
Untuk mendata masyarakat miskin, Kementerian Sosial menggunakan empat sumber data, diantaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), serta Program Keluarga Harapan (PKH).
Seperti diketahui, SLRT diluncurkan pada tahun 2016 sebagai pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di RPJMN 2015-2019. Sistem tersebut diharapkan bisa mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan integratif.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, reformasi sistem perlindungan nasional menjadi hal penting untuk mendukung proses pendataan penduduk, terlebih bagi masyarakat yang terdampak secara sosial maupun ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Suharso mengatakan perbaikan data menjadi elemen penting dalam reformasi sistem perlindungan sosial.
“Kita akan memulainya dengan pemutakhiran data sosial ekonomi, identifikasi kelompok penduduk rentan, pelaksanaan program hingga pemantauan untuk memastikan agar semua penduduk rentan memperoleh perlindungan sosial,” sebut Suharso.
Ia menyebut, peran desa dan kelurahan dalam melakukan pendataan sangat strategis karena dekat dengan masyarakat. Suharso juga meminta desa dan kelurahan untuk turut serta menangani langsung masyarakat rentan miskin dalam rangka menanggulangi kemiskinan ekstrim nasional.
