Pemerintah mencatat pendapatan negara hingga Oktober 2021 berhasil tumbuh hingga 18,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ini menunjukkan kondisi APBN yang mulai pulih.
“Seiring pemulihan ekonomi, reopening, dan aktivitas masyarakat mulai bergerak kembali pada tahun ini, maka APBN juga mulai pulih. Ini terlihat dari sisi pendapatan negara,” ujar Sri Mulyani dałam CEO Networking 2021, Selasa (16/11).
Berdasarkan data yang dipaparkan Sri Mulyani, pendapatan negara pada Oktober 2021 mencapai Rp 1.510 triliun, lebih tinggi dibandingkan Oktober 2020 sebesar Rp 1.277 triliun. Realisasi ini juga sudah mencapai 86,6% dari target APBN 2021 sebesar Rp 1.743,6 triliun.
Realisasi pendapatan negara ini juga lebih tinggi dibandingkan Oktober 2019 yang mencapai Rp 1.508,5 triliun. “Pendapatan negara berhasil pulih setelah terkontraksi 15,3% pada Oktober 2020,” kata dia.
Ia menjelaskan, total penerimaan pajak yang berhasil dihimpun pada tahun ini mencapai Rp 953,6 triliun, setara 77,6% target APBN 2021.
Sri Mulyani juga menyebut pertumbuhan yang tinggi terjadi pada penerimaan bea dan cukai mencapai 25,5% menjadi Rp 205,8 triliun. Penerimaan tersebut sudah mencapai 95,7% target APBN 2021 dan berhasil tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang naik 5,5%.
“Penerimaan negara bukan pajak kita yang tahun lalu juga mengalami hantaman yakni kontraksi 16,3%, tahun ini pulih dengan pertumbuhan 25,2%,” kata dia.
Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan negara bukan pajak hingga bulan lalu mencapai Rp 349,2 triliun. Angka ini sudah mencapai target sepanjang tahun ini.
“Ini menggambarkan APBN mulai pulih saat ekonomi pulih, dua tugas yang harus dilakukan bersama-sama,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya mengendalikan belanda negara panpa mengabaikan kebutuhan penanganan Covid-19. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober 2021 Hanya tumbuh 0,8% secara tahunan menjadi Rp 2.058,9 triliun. Realisasi belanja ini baru mencapai 74,9% dari APBN.
“Belanja kita untuk kesehatan cukup tinggi bahkan melonjak, belanja perlindungan sosial masih kita alokasikan cukup tinggi agar pemulihan ekonomi berjalan,” kata dia.
Belanja Kementerian/Lembaga tercatat Rp 833,1 trilliun atau 80,7% pagu, sedangkan belanja non K/L mencapai Rp 583,1 triliun atau 63,2% dari pagu hingga bulan lalu.
“Belanja kita untuk kesehatan cukup tinggi bahkan melonjak, belanja perlindungan sosial masih kita alokasikan cukup tinggi agar pemulihan ekonomi berjalan,” kata dia.
Dengan kondisi tersebut, defisit APBN hingga Oktober 2021 Hanya mencapai 3,29% terhadap PDB. Angka ini jauh dibawah defisit APBN Oktober 2020 yang mencapai 4,67% terhadap PDB.
"APBN menjadi andalan dalam memulihkan ekonomi, tetapi tetap harus dijaga kesehatan. Maka yang kini dijaga pemerintah adalah pemulihan ekonomi dan APBN," kata dia.