Sri Mulyani Ingin Masyarakat Peduli G20: Jangan Pakai Istilah Asing

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan pertemuan G20 untuk menghindari pemakaian istilah yang sulit dicerna saat menjelaskan pentingnya G20 kepada masyarakat.

Sri Mulyani mengatakan kesempatan Indonesia memegang presidensi dan menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan G20 adalah hal yang sangat penting.  

Karena itulah, dia mengingatkan masyarakat umum harus dilibatkan dan merasakan dampak nyata dari pertemuan tahunan tersebut.

 "Saya kira perlu teman-teman jangan terlalu terpaku pada istilah-istilah G20 yang ekslusif. Harusnya bisa menterjemahkannya ke bahasa masyarakat," tutur Sri Mulyani, pada acara Working Lunch: Outlook Ekonomi Indonesia 2022, Rabu (15/12).

 Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan banyak istilah dalam penyelenggaraan pertemuan G20 ataupun yang menjadi tema G20 yang asing bagi masyarakat.

Penyampaian istilah yang lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat pun menjadi penting.

Sri Mulyani menyebutkan beberapa istilah seperti exit policy, sherpa track, dan scarring effects, hingga ministrial meeting.

"Kalau exit policy, scarring effects kan bahasanya deputy.  Itu kegenitannya deputy saja. Orang tahu nya exit toll,"tuturnya.

Dia khawatir ketidakmampuan panitia atau pejabat menyampaikan pentingnya G20 membuat masyarakat tidak perduli dengan penyelenggaraan event penting tersebut.

"Itu masyarakat juga tidak tahu sherpa track. Kayaknya tahunya menteri-menteri pada sibuk ngurusi G20. Jadi kayaknya kita perlu menterjemahkan istilah-istilah itu lagi," tuturnya.

 Sebagai catatan, Indonesia resmi memegang presidensi G20 mulai 1 Desember tahun ini untuk waktu satu tahun ke depan.

Sebanyak 15 kota direncanakan menjadi tempat penyelenggara  bagi ratusan acara yang terkait dengan pertemuan G20, termasuk acara puncak KTT G20 di Bali pada November tahun depan.

Diperkirakan terdapat 150 pertemuan tingkat pimpinan, menteri, deputi, hingga working group selama Indonesia menjadi presidensi G20. Dari total pertemuan tersebut, akan ada 28 pertemuan di bidang keuangan.

Penyelenggaraan G20 diharapkan bisa menjadi event milik seluruh masyarakat Indonesia sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

 Menanggapi pernyataan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakam pertemuan G20 bukanlah event yang dimiliki segelintir orang atau kaum elit semata.

 "Kita harapkan dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Ini bukanlah konsumsi para elit atau pengambil kebijakan semata. Karena itu, bagaimana kita membumikan G20 hingga betul sampai ke masyarakat,"tutur Airlangga.

Mantan Menteri Perindustrian tersebut berharap banyak pemangku kepentingan lain, terutama swasta, ikut terlibat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pertemuan G20.

Salah satu pihak yang diharapkan ikut terlibat adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Saya harap Kadinmembuat berbagai kegiatan yang menjadi perhatian masyarakat dan ini tentunya menjadi bagian dari keseluruhan konsep bisnis," ujarnya.