Dana PEN 2021 Tersisa Rp 86 T, Program Insentif Dunia Usaha Tak Laku
Anggaran untuk Covid-19 melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun lalu gagal terserap 100%. Realisasinya mencapai Rp 658,6 triliun atau 88,4% dari pagu Rp 744,77 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan tak terserapnya anggaran PEN mencapai Rp 86,17 triliun pada tahun lalu. Realisasi yang rendah terutama terjadi pada pos belanja dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi yang hanya terpakai 71,5% dari pagu Rp 162,4 triliun.
Ia menjelaskan, minimnya realisasi untuk pos belanja UMKM dan korporasi dikarenakan perbankan mengembalikan dana yang sudah ditempatkan pemerintah untuk mendukung perekonomian, terutama kredit menjelang tutup tahun. Dana yang dikembalikan mencapai Rp 30,3 triliun.
"Ini karena berbagai alasan, mungkin karena tidak mudah mencari yang membutuhkan, atau mereka juga punya dana sendiri yang sudah mencukupi likuiditasnya, ada juga yang mereka khawatir diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Isa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (25/1).
Selain itu, rendahnya realisasi di pos belanja dukungan UMKM dan korporasi juga disebabkan kurang diminatinya program penjaminan kredit untuk korporasi. Pemerintah menyediakan anggaran Rp 2,87 triliun untuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP) korporasi, namun realisasinya hanya Rp 300 miliar.
"Mungkin karena lagi-lagi korporasinya sendiri tidak terlalu tertarik untuk memanfaatkan penjaminan pemerintah ini kemudian mereka jalan sendiri dan yang memanfaatkan hanya beberapa saja," kata Isa.
Pos belanja lainnya yang terealisasi cukup lambat yakni pos anggaran program prioritas, Pemerintah menyediakan pagu sebesar Rp 117,9 triliun tetapi sampai akhir tahun hanya terpakai 89,3%. Isa mengatakan, rendahnya realisasi belanja di klaster ini terutama karena rendahnya penyaluran bantuan bagi sektor pariwisata.
"Ini karena Covid-19 melonjak di Juli-Agustus, selain itu karena perencanaan sampai kemudian eksekusinya ternyata tidak mulus, nampaknya nanti kami juga harus melakukan pendampingan," kata Isa.
Selain dua klaster tadi, tiga pos belanja PEN tahun lalu lainnya berhasil terserap di atas 90%. Realisasi belanja kesehatan mencapai 92,3% dari pagu sebesar Rp 215 triliun. Realisasi program perlindungan sosial 91,6% dari pagu sebesar Rp 186,6 triliun. Klaster insentif dunia usaha terserap paling cepat dengan realisasi 107,7% dari pagu Rp 62,8 triliun.
Adapun pemerintah sudah mengalokasikan anggaran PEN tahun ini sebesar Rp 455,62 triliun. Nilainya turun 39% dibandingkan alokasi tahun lalu.
Meski demikian, anggaran PEN tahun ini disusun lebih ramping, dari tahun lalu terdiri atas lima pos belanja menjadi hanya tiga. Belanja untuk kesehatan dispakna sebesar Rp 122,5 triliun, perlindungan sosial Rp 154,8 triliun dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 178,3 triliun.