Sri Mulyani Akan Pangkas Penerbitan Surat Utang Tahun Ini Rp 100 T

Pemerintah berencana mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini hingga Rp 100 triliun seiring ekspektasi berlanjutnya windfall kenaikan harga komoditas yang mampu mendongkrak penerimaan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga akan memakai sejumlah akses pembiayaan lain untuk membiayai APBN.

"Tahun lalu kami sudah mengurangi penerbitan surat utang sehingga defisitnya yang seharusnya Rp 1.000 triliun, turun menjadi sekitar Rp 800 triliun. Tahun ini, kami akan mencoba menurunkan lagi, kami sudah hitung-hitungan paling tidak bisa menurunkan Rp 100 triliun," kata Sri Mulyani dalam diskusi secara daring, Selasa (22/3).

Sri Mulyani optimistis defisit tahun ini akan kembali turun seperti yang terjadi pada tahun lalu. Hal ini tidak lepas karena penerimaan negara yang masih akan terdongkrak oleh windfall dari harga komoditas.  Di sisi belanja negara, ia juga akan melakukan refocusing anggaran untuk mendukung belanja-belanja prioritas. Dengan optimalisasi APBN tersebut, ada ruang bagi pemerintah untuk mengurangi eksposur utang.

Selain mengoptimalkan penerimaan dan belanja, Sri Mulyani mengingatkan, pemerintah juga masih memiliki  kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) III. Melalui kerja sama ini, BI akan memborong surat utang pemerintah hingga Rp 224 triliun sepanjang tahun ini untuk membantu membiayai APBN.

"Indonesia juga masih punya pilihan pinjaman tidak melalui market, karena saat suku bunga naik maka yieldnya naik dan harga jatuh," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, tersedianya askes pembiayaan serta moncernya kinerja penerimaan dapat menjadi bantalan untuk menghadapi efek kejutan di sektor keuangan saat suku bunga global naik. Ia memastikan, pihaknya juga secara rutin memantau perubahan dinamika di pasar global. 

Bank Sentral Amerika Serikat baru saja menaikan bunga kacaunya pekan lalu dan diperkirakan masih akan ada enam kenaikan lagi sampai akhir tahun. Merespon risiko kenaikan suku bunga global tersebut, Sri Mulyani menyiapkan tiga hal dalam rangka pengelolaan utang, sebagai berikut: 

1. Pemerintah akan melihat waktu yang tepat untuk menerbitkan surat utang. Pemerintah juga akan melihat ketersediaan cash yang ada. Dengan pajak dan PNBP yang masih tinggi, maka penerbitan surat utang luar negeri bisa direm.
2. Pemerintah akan memperhatikan maturitas dan pilihan-pilihan mata uang. Jika mata uang tertentu sedang mengalami tekanan, maka penerbitan surat utang bisa dilakukan dengan denominasi lainnya karena selain dolar AS, pemerintah juga bisa menerbitkan obligasi dalam denominasi yen Jepang maupun euro Eropa.
3. Pemerintah melakukan debt swap untuk kemudian membeli kembali surat utang yang bunganya rendah.

"Utang yang suku bunganya tinggi kita recycle dengan yang suku bunganya rendah, sehingga kita melakukan debt swap itu untuk bisa mengurangi suku bunga, bahkan kita negosiasi secara terus menerus untuk mengurangi eksposur," kata Sri Mulyani.

Dengan langkah-langkah tersebut, ia memastikan pengelolaan keuangan negara dan utang akan terus dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan lingkungan yang berubah dan kompeleks seperti saat ini.