Sri Mulyani Tak Ingin Pemulihan Ekonomi Korbankan Aspek Lingkungan

Pemulihan ekonomi pascapandemi terus berlanjut. Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mewanti-wanti agar proses pemulihan tidak menimbulkan masalah dari sisi lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

"Pemulihan ekonomi tidak boleh mengorbankan aspek lingkungan. Pasti ada cara kita menyeimbangkan lebih baik antara tujuan perekonomian dan tujuan sosial termasuk lingkungan," kata Sri Mulyani dalam acara Indonesia PPP-Day, Senin (28/3)

Bendahara negara ini mengatakan, pembangunan infrastruktur dapat menjadi salah satu motor untuk mendukung proses pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Untuk itu, pembangunan infrastruktur perlu dirancang agar sejalan dengan kekhawatiran terhadap perubahan iklim.

Ia menekankan perlunya pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Pendanaan menjadi salah satu aspek penting terutama di tengah kondisi banyak negara yang sedang menghadapi tantangan fiskal akibat pandemi Covid-19. 

"Indonesia butuh banyak pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan saat ini dan di masa depan untuk mendorong produktivitas, tetapi investasi di infrastruktur masih menghadapi tantangan sumber daya," kata Sri Mulyani.

Dengan tantangan tersebut, menurut Sri Mulyani, kerja sama pemerintah dan sektor swasta memiliki peran penting untuk mendanai proyek infrastruktur yang berorientasi pada target perubahan iklim. Ia juga menekankan pentingnya komitmen internasional untuk menyediakan pembiayaan terjangkau bagi negara berkembang seperti Indonesia. 

Pemerintah saat ini sudah menyusun sejumlah instrumen untuk menarik sektor swasta untuk berinvestasi di proyek infrastruktur berkelanjutan di Indonesia. Salah satu yang sudah dibuat yakni SDG Indonesia One, sebuah platform untuk pembiayaan campuran antara pemerintah dengan berbagai sektor dalam rangka menandai sejumlah proyek hijau. 

Indonesia selama ini juga menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur. Skema pembiayaan ini diharap bisa terus dikembangkan ke depannya sehingga bisa bisa ikut mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Hingga akhir tahun lalu, pemerintah memiliki kontrak 28 proyek yang didanai lewat skema KPBU ini yang juga  diharap dapat mendorong pemulihan ekonomi. Nilai proyeknya mencapai US$ 17 miliar untuk pembangunan air minum, perumahan dan infrastruktur digital.

"Prinsip transisi yang adil dan terjangkau perlu diimplementasikan untuk semua negara apakah negara maju maupun berkembang untuk bisa berpartisipasi dengan cara yang kooperatif dan terharmonisasi," kata Sri Mulyani.