Tersisa 10 Hari, Laporan Harta Tax Amnesty Jilid II Tembus Rp 222 T
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga pagi ini (20/6), mencatat sudah terdapat 99.278 wajib pajak dengan 119.365 surat keterangan, yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II. Adapun total harta yang dilaporkan telah mencapai Rp 222,9 triliun.
"Data per 20 Juni 2022, pukul 08.00 WIB, jumlah Pajak Penghasilan Rp 22,2 triliun," dikutip dari laman resmi pajak.go.id/pps, Senin (20/6).
Adapun dari total harta yang sudah dilaporkan tersebut, mayoritas berupa deklarasi dalam negeri dan hasil repatriasi sebesar Rp 193,7 triliun. Sisanya, Rp 17,8 triliun dideklarasikan di luar negeri, serta Rp 11,3 triliun akan diinvestasikan pada instrumen yang ditetapkan pemerintah.
Program Tax Amnesty Jilid II ini berlangsung selama enam bulan, sejak awal tahun ini dan akan berakhir pada 30 Juni. Dengan demikian, tersisa waktu 10 hari bagi wajib pajak yang ingin mengikuti program ini.
“Kepada wajib pajak, kami imbau agar segera memanfaatkan program ini, mumpung masih ada kesempatan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/6).
Program ini terdiri atas dua kebijakan tarif. Kebijakan pertama, berlaku untuk wajib pajak orang pribadi atau badan yang pernah mengikuti tax amnesty jilid pertama, tetapi masih ada harta yang belum atau kurang dilaporkan. Adapun harta tersebut, merupakan hasil yang diperoleh dari 1 Januari 1985-31 Desember 2015.
Bagi wajib pajak yang memiliki harta pada periode tersebut tetapi tidak ikut tax amnesty jilid I, juga diperbolehkan ikut PPS pada skema pertama ini. Dalam skema pertama ini, berlaku tarif 6-11%.
Kebijakan kedua, hanya untuk wajib pajak orang pribadi, yang hartanya diperoleh mulai 1 Januari 2016-31 Desember 2020. Dalam skema kedua ini, berlaku tarif 12-18%.
Wajib pajak bisa memperoleh tarif paling rendah yakni 6% untuk kebijakan pertama atau 12% untuk kebijakan kedua, dengan syarat menempatkan hartanya pada instrumen investasi di dalam negeri yang ditetapkan pemerintah.
Adapun pilihan instrumen investasi bagi peserta PPS adalah Surat Berharga Negara (SBN), atau kegiatan usaha hilirasi sumber daya alam (SDA) dan sektor energi terbarukan (EBT) di dalam negeri.
Untuk investasi ke usaha hilirisasi SDA dan energi terbarukan, bentuknya bisa melalui pendirian usaha baru atau right issue. Pemerintah telah menetapkan 332 sektor usaha hilirisasi SDA dan EBT yang dapat menjadi tujuan investasi peserta PPS.
Neil mengatakan, bukan hanya memperoleh tarif lebih kecil, wajib pajak yang ikut PPS juga akan memperoleh sejumlah manfaat. Salah satunya adalah menghindari sanksi 200% untuk harta yang diketahui masih belum dilaporkan sampai program ini berakhir, serta data harta yang diungkap tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana.
Sejauh ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga 17 April 2022 mayoritas sukarelawan peserta tax amnesty merupakan pegawai.
Lalu, sebanyak 34,1% sukarelawan pengungkap pajak tersebut berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran.