Dua Penyebab Pertemuan Keuangan G20 Alot dan Tak Capai Kesepakatan

Pertemuan ketiga Jalur Keuangan G20 Presidensi Indonesia tidak mencapai kesepakatan penuh dan tak menghasilkan komunike atas topik-topik yang dibahas. Ini lantaran ada dua poin yang menyulut beda pendapatan terkait dengan perang di Ukraina.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pertemuan para petinggi lembaga keuangan G20 itu menentukan 14 topik yang tertuang dalam chair summary, pengganti komunike. Dari 14 topik, 12 di antaranya berhasil mendapat dukungan penuh dari anggota dan sisa dua topik masih menyisakan perbedaan pendapat.

"Banyak kemajuan yang sudah dicapai dan akan dimasukkan dalam paragraf 3-14 dalam G20 Chair Summary, dua paragraf (beda pandangan), yang berkaitan dengan perang, kondisi perekonomian global dan aspek dari ketahanan pangan," kata Perry dalam konferensi usai pertemuan G20 Jalur Keuangan di Nusa Dua, Bali, Sabtu (17/7).

Berdasarkan dokumen chair summary, dua poin yang menyisakan perdebatan antar delegasi terkait dampak perang terhadap kondisi perekonomian global dan krisis pangan. Pada poin pertama terkait ekonomi global, banyak anggota sepakat bahwa pemulihan ekonomi global telah melambat dan menghadapi kemunduran pesat akibat perang Rusia terhadap Ukraina. 

Banyak negara juga mengecam keras serangan Rusia tersebut dan menyerukan diakhirinya konflik. "Salah satu anggota menyatakan pandangan bahwa sanksi tersebut (sanksi ke Rusia) menambah tantangan yang ada," demikian tertulis dalam dokumen tersebut dikutip Minggu (17/7).

Negara anggota mencatat bahwa tekanan kini telah memburuk, termasuk gangguan penawaran dan permintaan serta pasokan dan peningkatan harga komoditas dan energi. Ini telah menambah tekanan inflasi dan meningkatkan krisis pangan.

Poin kedua terkait krisis pangan. Dalam dokumen tersebut, mayoritas anggota sepakat bahwa ada peningkatan  krisis pangan dan energi yang telah mengkhawatirkan. Tekanan ini dirasakan secara tidak proporsional terutama oleh kelompok rentan.

"Beberapa juga menyatakan keprihatinan tentang ketersediaan pupuk yang berpotensi memperburuk krisis pangan," demikian bunyi dokumen tersebut.

Anggota G20 juga menegaskan komitmennya untuk menggunakan semua kebijakan yang tersedia untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk terhadap risiko krisis pangan. Banyak anggota juga menyatakan kesiapannya mengambil tindakan kolektif yang cepat mengenai ketahanan pangan, termasuk melalui kerja sama dengan inisiatif lain.

"Beberapa anggota meminta lembaga keuangan internasional untuk mengimplementasikan komitmen dalam rencana aksi untuk mengatasi kerawanan pangan," kata dokumen tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam seminar tingkat tinggi terkait krisis pangan pada Jumat (15/7) mendorong dibentuknya kerja sama menkeu dan menteri pertanian G20 mengatasi krisis pangan. Ini mirip dengan inisiatif yang dibentuk untuk kerja sama menkeu dan menteri kesehatan terkait persiapanan penanganan pandemi berikutnya.

Usulan ini berbeda dengan pandangan Menteri Keuangan AS Janet Yellen saat hadir dalam acara yang sama. Yellen menyebut perlu memperkuat komitmen dukungan dari institusi yang sudah ada untuk menangani masalah krisis pangan tersebut, salah satunya forum Aliansi Global untuk Ketahanan Pangan (GAFS) di bawah inisiatif negara anggota G7.

"Kita tidak perlu institusi baru, tapi apa yang kita perlukan adalah koordinasi yang kuat dan berbagi pengetahuan pengemabangan riset, pembiayaan dan aksi," kata Yellen, Jumat (15/7).