Sri Mulyani Waspadai Anggaran Subsidi Energi Bengkak dari Rp 502 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kemungkinan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun tahun ini tidak akan cukup. Pasalnya, kuota volume Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi menipis sehingga memerlukan adanya penambahan kuota.
Sri Mulyani menjelaskan hingga Juli konsumsi untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite mencapai 16,8 juta kilo liter. Dengan demikian, kuotan yang tersisa hanya 6,2 juta kilo liter dari alokasi awal.
Sementara, Kementerian ESDM menyebut kemungkinan volume BBM bersubsidi akan mencapai 28 juta kilo liter tahun ini. Itu artinya perlu tambahan 5 juta kilo liter lagi untuk Pertalite.
"Ini berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan, belum lagi harga minyak yang dalam APBN kita asumsikan US$ 100 per barel, kemarin pernah mencapai US$ 120 per barel," kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Rabu (10/8).
Dia juga meminta Pertamina untuk mengendalikan volume BBM bersubsidi. Hal ini agar APBN tidak terbebani karena anggaran subsidi dan kompensasi energi yang makin bengkak.
Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menyebut ada tiga aspek faktor untuk menentukan besaran anggaran subsidi dan kompensasi energi, yakni harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar dan volume. Anggaran subsidi dan kompensasi energi Rp 502,4 triliun berdasarkan asumsi ICP US$ 100 per barel, kurs Rp 14.450 per dolar AS dan volume pertalie 23,1 juta kilo liter serta 15,1 juta kili liter solar.
Isa menyebut harga ICP masih berfluktuasi, sekalipun kini sedang turun, tapi masih ada peluang untuk naik. Nilai tukar juga sama, beberapa waktu lalu sempat menembus 15.000 per dolar AS dan kini berbalik menguat.
"Namun yang akan diwaspadai volume, mudah-mudahan bisa mengelolanya dengan baik terutama untuk volume konsumsi," kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTA Agustus, Kamis (11/8).
Kemenkeu juga akan terus memantau pergerakan ICP dan kurs nilai tukar. Isa menyebut ICP dan nilai tukar yang terkendali sampai akhir tahun bisa menetralkan dampak jika volume BBM bersubsidi melampaui target.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Made Arya Wijaya menyebut penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi baru akan dihitung setelah presiden selesai membahas dan menyetujui penambahan tersebut. Karena itu, sampai saat ini mereka masih belum menghitung berapa besaran penambahan anggaran tersebut.
"Sekarang masih didalami dampak penambahan kuota yang disepakati, disamping akan dilaporkan kepada presiden untuk mendapat persetujuan," kata Made kepada Katadata.co.id
Sesuai prosedur, pemerintah akan kembali meminta restu dari DPR jika ternyata volume dan anggaran subsidi perlu ditambah. Hal ini seperti yang sudah dilakukan saat penambahan anggaran pertama kali pada pertengahan Mei lalu bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.