Pemerintah Gelontorkan Rp 23 Triliun Bangun Ibu Kota Baru Tahun Depan
Pemerintah akan menyediakan Rp 23 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan ibu kota baru tahun depan. Menteri Perencanan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, ada belasan investor yang menanamkan modalnya di proyek ini.
“Pada 2023, pagu Ibu Kota Negara (IKN) masuk kementerian dan lembaga (K/L)," kata Suharso dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023, Selasa (16/8).
K/L yang dimaksud yakni:
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Polri
- Kementerian Investasi
- Beberapa lainnya
Mayoritas dari anggaran tersebut mengalir kepada Kementerian PUPR yakni Rp 20,8 triliun. Ini untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seperti istana dan komplek perkantoran.
Namun, alokasi pembangunan ibu kota baru tahun depan tidak hanya mengandalkan APBN. Sesuai undang-undang, APBN hanya menanggung sekitar 20% dari kebutuhan anggaran.
Sisa anggarannya didapat dari swasta. Suharso pun menyampaikan, ada belasan investor yang masuk ke dalam proyek ibu kota negara per bulan ini.
"Dalam negeri ada sekitar di atas 10 investor. Dari luar mungkin sekitar tiga," kata Suharso kepada wartawan usai konferensi pers.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memerinci rencana penggunaan anggaran Rp 20,8 triliun yang diterima kementeriannya untuk pembangunan ibu kota baru. Penggunaannya sebagai berikut:
- Pembangunan istana negara
- Pembangunan jalan nasional dan tol
- Penyediaan air baku, air minum dan sanitasi
Jalan tol akan dibangun pada KM 11 jalan tol Balikpapan - Samarinda. Ia berharap, infrastruktur ini menghemat waktu tempuh dari Balikpapan ke ibu kota negara menjadi hanya 30 – 40 menit.
"Itu semua (infrastruktur KIPP) sudah kami tender dan semoga pada 2024 bisa selesai untuk pembangunan KIPP tahap pertama," kata Basuki dalam acara yang sama.
Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa pemindahan ibu kota baru tetap sesuai rencana yakni pada 2024. Ia menekankan, keberadaan ibu kota negara nantinya tak hanya ditujukan untuk aparatur sipil negara (ASN), tapi juga inovator dan para pengusaha.
Menurut Jokowi, ibu kota negara yang baru itu akan berkonsep kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia.
"KIPP memang dibangun oleh APBN, tetapi 80% akan diisi oleh investasi swasta yang kami undang berpartisipasi," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI, Selasa (16/8).