Banggar Sepakat Target Dividen BUMN 2023 Naik Jadi Rp 49 T

Arief Kamaludin|KATADATA
Ilustrasi. Lebih dari separuh dividen BUMN berasal dari bank-bank BUMN sebesar Rp 24,5 triliun.
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
7/9/2022, 16.05 WIB

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati kenaikan target setoran dividen BUMN pada tahun depan sebesar Rp 5 triliun dari target awal, menjadi Rp 49,1 triliun. Pemerintah memperkirakan target dividen tahun ini diperkirakan melampaui target Rp 37 triliun.

"Dividen dari Rp 44,1 triliun menjadi Rp 49,1 triliun, setuju? Setuju," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat panitia kerja (Panja) RAPBN 2023, Rabu (7/9).

Pemerintah belum memerinci besaran target dividen yang bakal disetor masing-masing sektor usaha maupun berdasarkan korporasi. Kementerian BUMN yang juga hadir dalam rapat tersebut mengaku siap mengakomodasi peningkatan target BUMN tersebut.

"Mohon diperhatikan juga cadangan investasinya perlu diseimbangkan peningkatannya. Karena kebutuhan PMN untuk KUR dan kebutuhan PMN untuk antisipasi gejolak ekonomi yang masih volatile di 2023," kata Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely dalam acara yang sama dengan Said.

Sementara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menjelaskan terdapat dua poin utama arah kebijakan dividen BUMN tahun depan. Pertama, restrukturisasi, efisiensi dan penguatan manajemen risiko BUMN untuk memperkuat kinerja keuangan dan operasional perusahaan. 

Kedua, optimalisasi dividen BUMN tahun depan tetap akan mempertimbangkan profitabilitas, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan.

"Kompleksitas dan tumpang tindih peraturan harus diperbaiki, kapasitas investasi ini tentunya akan bergantung pada performa sehingga investor juga akan tertarik berkolaborasi BUMN, cost of fund  juga harus diperbaiki ke depan," kata Febrio dalam acara yang sama dengan Said.

Ada beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja BUMN. Portofolio BUMN akan terus diperbaiki, pembentukan holding BUMN akan dilakukan dalam jangka waktu pendek sehingga diharap memberikan hasil beberapa tahun ke depan. Restrukturisasi BUMN juga akan dilanjutkan, termasuk optimalisasi lewat klasterisasi agar tumpah tindih dan kompleksitas BUMN bisa dikurangi.

Febrio menyebut, target penerimaan dividen tahun depan merupakan cerminan dari kinerja perorangan pada tahun ini. Ini juga bisa menjadi gambaran untuk kinerja ekonomi pada tahun 2022.

"Seiring perbaikan kinerja BUMN yang sudah kita pantau, dan perbaikan kondisi perekonomian yang diharap terus berlanjut, kita mengharapkan terjadi peningkatan dalam hal dividen 2023 dibandingkan sebelumnya," kata Febrio.

Setoran dividen BUMN pada tahun ini diperkirakan sebesar Rp 40,4 triliun, lebih tinggi dari target sebesar Rp 37,1 triliun. Lebih dari separuh dividen tersebut berasal dari himbara sebesar Rp 24,5 triliun. Dividen dari BUMN sektor energi sebesar Rp 2,9 triliun, skor telekomunikasi Rp 7,7 triliun dan BUMN lainnya Rp 5,3 triliun. Namun, penerimaan dividen tahun ini diperkirakan masih dibawah realisasi tahun 2020 sebesar Rp 44,6 triliun.

Adapun penerimaan dividen tahun berjalan mencerminkan kinerja BUMN pada tahun sebelumnya, Artinya, setoran tahun ini merupakan cerminan dari kinerja perusahaan negara tahun lalu. Pada 2020 masih tinggi yang mencerminkan moncernya kinerja korporasi pada tahun 2019 atau sebelum pandemi. Namun Febrio menyebut kini berangsur membaik, terutama perbankan yang setoran dividennya tahun ini diperkirakan lebih tinggi dari 2020 sebesar Rp 24 triliun.

"Artinya kinerja dari sektor perbankan BUMN kita sudah menunjukkan di atas pra pandemi, sementara sektor energi ini memang masih harus kita lihat lagi," kata Febrio.

Setoran dividen BUMN sektor energi tahun ini masih jauh dibawah kinerja 2020 sebesar Rp 8,5 triliun. BUMN sektor telekomunikasi pada tahun ini turun dari tahun 2020 sebesar Rp 8 triliun dan tahun lalu yang meningkat yakni Rp 8,7 triliun. BUMN lainnya untuk tahun ini juga diperkirakan di atas tahun 2020 yang sebesar Rp 4,1 triliun.

Reporter: Abdul Azis Said