Profil 9 Calon Anggota BPK RI, Sebagian Terafiliasi dengan Parpol

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rachmat Manggala Purba mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Yuliawati
19/9/2022, 15.04 WIB

Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK RI periode 2022-2027 pada Senin (19/9). DPR menyeleksi sembilan bakal calon yang hampir separuhnya memiliki latar belakang partai politik atau parpol.

DPR bakal menentukan hasil seleksinya besok. Dari sembilan nama tersebut akan dipilih satu nama untuk menggantikan posisi mantan anggota BPK Harry Azhar Azis.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritisi proses seleksi calon anggota BPK yang berlangsung diam-diam. Senyapnya proses seleksi ini dikhawatirkan rentan menjadi ajang titipan nama parpol atau proses pemilihan yang transaksional.

Baca Juga

Apalagi, sejumlah nama yang ikut tes hari ini juga berasal dari latar belakang partai politik. Dia menduga proses seleksi yang diam-diam ini disengaja.

"Hasil akhir berupa keterpilihan anggota BPK yang didominasi oleh kader parpol selama ini adalah jawaban jelas dari proses seleksi yang minim pelibatan publik," kata Lucius dalam keterangan resminya dikutip Senin (19/9).

Berikut daftar sembilan nama calon tersebut:

Ahmadi Noor Supit

Politisi partai Golkar ini merupakan mantan anggota Komisi XI DPR RI untuk periode 2014-2019 . Namanya bukanlah orang baru di Senayan, ia sudah menjadi anggota DPR sejak 1992. Ia sempat menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Ketua Komisi XI pada awal 2016.

Izhari Mawardi

Pria lulusan sekolah kebijakan Publik Universitas Harvard ini tercatat sebagai anggota DPP Partai Golkar untuk departemen keuangan dan pasar modal. Ia sempat bekerja di kantor akuntan publik Ernst & Young (EY) selama lebih dari enam tahun, bekerja di Visa selama hampir dua tahun untuk posisi head of government engagement Indonesia dan Filipina, serta dosen pembantu di Swiss German University.

Baca Juga

Nugroho Agung Wijoyo

Pejabat Analis Kebijakan Madya Kementerian Keuangan, yang sempat menjabat Kepala Sub Bidang Kebijakan Pasar Modal dan Pasar Komoditas, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal. Nugroho diketahui sempat mendaftar menjadi calon anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027.

Rachmat Manggala Purba

Ia berprofesi sebagai penilai di kantor jasa penilai publik (KJPP) Rachmat MP dan rekan. Kantornya terdaftar sebagai salah satu penilai resmi IKNB di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tjipta Purwita

Lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini pernah menjabat sebagai presiden Direktur PT Inhutani II. Ia kini menjabat sebagai Pengurus Daerah Perkumpulan Pensiunan Kehutanan Indonesia DKI Jakarta periode 2021-2026.

Baca Juga

Abdul Rahman Farizi

Ia merupakan politisi Golkar Sulawesi Tenggara dan pernah maju untuk pemilihan anggota DPR RI pada 2019 tetapi gagal. Ia merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.

Wahyu Sanjaya

Ia merupakan anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Demokrat. Ia juga menjabat sebagai Kepala Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI sejak tahun lalu hingga 2024 menggantikan Marwan Cik Asan.

Dori Santosa

Ia lama berkarir di BPK, saat ini jabatannya sebagai Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) IV BPK RI. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Plt Kepala BPK Kalimantan Timur selama 1,5 tahun mulai November 2016 hingga awal 2018.

Erryl Prima Putera Agoes

Ia lama berkarir di lembaga yudikatif. Jabatannya terakhir sebagai Direktur Pelanggaran HAM Berat Jampidsus Kejaksaan Agung sejak Juli tahun lalu. Sebelumnya, ia merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

Baca Juga

Reporter: Abdul Azis Said