Utang Pemerintah Terus Naik, Tembus Rp 7.500 T pada November

Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah pada akhir bulan lalu mencapai Rp 7.554,25 triliun. Utang pemerintah bertambah Rp 57 triliun dalam sebulan atau Rp 841 triliun dalam setahun terakhir.

Posisi utang pada November 2022 ini setara 38,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun secara nominal naik, tetapi rasio utang Indonesia bulan lalu lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

"Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal," kata Kemenkeu dalam buku APBN KiTA edisi Desember 2022, Jumat (23/12).

Utang pemerintah dibagi ke dalam dua jenis, surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah berupa SBN yang mencapai 88,66%. Utang SBN ini sebagian besar penerbitan di dalam negeri mencapai Rp 5.397,81 trilin, sementara SBN valuta asing (valas) mencapai Rp 1.400 triliun.

Dalam sebulan terakhir, utang berupa SBN pemerintah naik hampir Rp 28 triliun. Kenaikan terutama terjadi pada  utang dalam rupiah, sedangkan utang valas juga naik tetapi masih di bawah Rp 2 triliun.

Pemerintah juga memiliki utang berupa pinjaman yang mencakup 11,34% dari total utang. Mayoritas pinjaman pemerintah berasal dari luar negeri yang mencapai Rp 838,9 triliun, sedangkan sisanya Rp 17,52 triliun berupa pinjaman dalam negeri. Kenaikan pinjaman luar negeri menjadi pendorong utama kenaikan pinjaman pemerintah Rp 29,8 triliun dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan jenis mata uangnya, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik, mencapai 70,36%. Hal ini dinilai menjadi keuntungan karena bisa menjadi tameng dalam menghadapi gejolak tinggi mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang Rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga," kata Kemenkeu.

Hal ini juga tercermin dari semakin berkurangnya peran asing di dalam SBN pemerintah. SBN saat ini banyak dipegang oleh perbankan dan Bank Indonesia. Porsi investor asing menyusut dari 38,57% pada 2019 menjadi tersisa 14,64% pada 15 Desember tahun ini.

Kemenkeu menyebut pengelolaan  fiskal yang baik itu juga memperoleh pengakuan dari lembaga rating internasional. Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB/stabil pada 14 Desember lalu. Pandangan positif lainnya juga datang dari lembaga pemeringkat S&P, Moody’s R&I, dan JCR.