INDEF: Jokowi Akan Wariskan Beban Utang Ribuan Triliun

Utang pemerintah terus meningkat dan mencapai Rp 7.554 triliun pada November 2022. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini memperingatkan beban utang ini akan menjadi warisan bagi pemerintahan berikutnya.

Didik memaparkan, utang pemerintah terus naik terutama memasukit tahun pertama pandemi. Posisi utang pemerintah saat ini naik hampir tiga kali lipat dibandingkan posisi akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 Rp 2.600 triliun.

"Sekarang utang hingga November sudah sekitar Rp 7.500, ditambah utang-utang BUMN sekitar Rp 2.000-Rp 3.000 triliun itu belasan ribu triliun yang akan diwariskan kepada pemimpin yang akan datang," ujarnya dalam sebuah diskusi daring, Kamis (5/1).

Dalam paparannya, ia menunjukkan penarikan utang baru, terutama melonjak pada tahun-tahun awal pandemi. Pemerintah mencetak Rp 1.686 triliun utang baru pada 2020. Angkanya berangsur turun pada 2021 tetapi masih di atas Rp 1.000 triliun.

Penarikan utang baru kemungkinan akan semakin turun pada tahun lalu seiring defisit anggaran yang juga berhasil ditekan turun jauh. Laporan sementara Kementerian Keuangan beberapa hari lalu menunjukkan pemerintah batal merralisasikan pembiayaan utang baru hingga Rp 255,2 triliun pada tahun lalu.

Berkurangnya penarikan utang baru tahun lalu tidak bisa lepas karena penerimaan negara juga melesat seiring kenaikan harga komoditas. "Tapi itu hanya dua hingga tiga tahun , dan akan kembali lagi pada tahun berikutnya, tersisa utang yang cukup besar," kata Didik.

Didik mengatakan, sudah sering memperingatkan hal tersebut. Menurut dia, kenaikan utang akan berimplikasi pada tersitanya anggaran untuk membayar cicilan utang. 

Total pembayaran bunga utang pemerintah terus naik dari tahun ke tahun sejalan dengan tren kenaikan nominal utang. Pembayaran bunga utang sebesar Rp 133,4 triliun pada 2014 dan meningkat menjadi Rp 403,9 triliun dalam perkiraan APBN tahun lalu.