PPATK Blokir Rekening Rafael Alun Sekeluarga, Transaksi Nyaris Rp500 M

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy itu terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
7/3/2023, 12.46 WIB

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut mutasi transaksi di puluhan rekening terkait eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo nyaris mencapai Rp 500 miliar. Puluhan rekening tersebut kini sudah diblokir PPATK untuk tujuan analisis.

"Mutasi rekening hampir menyentuh Rp 500 miliar, itu dari semua rekening (yang diblokir)," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Selasa (7/3). 

PPATK juga telah memblokir puluhan rekening tersebut dalam rangka analisis terkait harta Rafael. Rekening yang dibekukan itu termasuk milik Rafael dan pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan Rafael, termasuk keluarganya.

Beberapa rekening yang diblokir termasuk di antaranya milik konsultan pajak yang berkaitan dengan Rafael. Konsultan pajak itu diduga berperan sebagai professional money launderer-nya Rafael. PPATK juga mengendus konsultan pajak tersebut kini sudah kabur ke luar negeri. 

Rafael sebelumnya telah dipanggil Insepktorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu untuk mengklarifikasi hartanya yang mencapai Rp 56 miliar pada 2021. Ia juga telah menghadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

KPK telah memeriksa Jeep Rubicon yang belakangan viral terkait Rafael karena digunakan oleh anaknya saat melakukan penganiayaan. Mobil tersebut diketahui milik seseorang di sebuah gang di Jakarta. Dalam keterangannya di Itjen Kemenkeu, Rubicon tersebut memang bukan miliknya tetapi milik kakaknya.

Itjen Kemenkeu juga telah meminta RAT untuk menunjukkan bukti dari klaimnya. Inspektorat bersama KPK juga akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dugaan kepemilikan harta yang belum dilaporkan. 

"Kami akan melihat kecocokan profil yang bersangkutan dengan SPT pajak dan pengakuan harta lainnya berupa properti dan tas mewah," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pekan lalu.

  

Reporter: Abdul Azis Said