Merunut Pengalaman AS Lolos dari Gagal Bayar Utang meski Lampaui Pagu

Kebuntuan diskusi terkait plafon utang Amerika Serikat dan risiko gagal bayar yang saat ini terjadi bukan merupakan yang pertama. Ini menjadi semacam ritual partai-partai di AS untuk mendapatkan poin politik. 

Selama dekade terakhir, Kongres telah mengesahkan pengeluaran triliunan dolar, tiga kali lipat utang nasional sejak 2009. Departemen Keuangan meminjam uang untuk membayar utang itu. Oleh karena itu, ada batas utang yang diamanatkan oleh kongres. Namun, pembuat undang-undang secara rutin melanggar batas atas apa yang dapat dipinjam, dan harus menaikkannya.

Di bawah mantan Presiden Donald Trump, kongres telah menangguhkan plafon utang tiga kali. Di bawah mantan Presiden Barack Obama, kongres menaikkan batas plafon utang sebanyak delapan kali. Menurut catatan Departemen Keuangan AS, kongres telah mengambil tindakan sebanyak 78 kali secara terpisah untuk secara permanen menaikkan, memperpanjang sementara, atau merevisi definisi batas utang sejak 1960. Dari tindakan yang diambil terkait plafon utang tersebut, 49 pelonggaran plafon utang tersebut terjadi saat presiden Republik dan 29 di bawah Demokrat.

Sebagian besar persetujuan untuk kenaikan pagu utang diiringi dengan keributan. Pada 2011, pembahasan terkait kenaikan plafon utang mengarah ke isu politik yang menimbulkan dampak signifikan.

Pertarungan atas pengeluaran pemerintah pada 2011 telah membuat Presiden Obama dan Partai Republik yang sengit memicu penurunan peringkat kredit AS dan penurunan pasar saham. Ironisnya, pertengkaran tentang terlalu banyak utang sebenarnya menambah biaya utang itu sendiri. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan penundaan dalam menaikkan plafon utang pada 2011 meningkatkan biaya pinjaman AS sebesar US$1,3 miliar pada tahun itu.

Dalam beberapa kasus, keributan antara pemerintah dan kongres di AS terkait anggaran diikuti dengan langkah penutupan layanan pemerintah atau goverment shutdown. Ketika shutdown, pemerintah menghentikanhampir semua layanan publik, kecuali yang bersifat krusial.

Adapun. berdasarkan catatan, AS pernah mengalami 22 kali government shutdown sepanjang 1976 hingga saat ini. Namun, tak ada yang terkait langsung dengan kebuntuan pembahasan plafon utang.

Amerika Serikat mencapai batas utang pada 19 Januari 2023. Lantaran Departemen Keuangan tidak dapat meminjam lebih banyak uang dan menambah utang, Menteri Keuangan Janet Yellen memberi wewenang kepada stafnya untuk melakukan apa yang disebut tindakan luar biasa.

Dalam surat yang dikirimkan Yellen Januari kepada Kongres, Yellen memperingatkan bahwa "tidak mungkin uang tunai yang dimiliki pemerintah dengan tindakan luar biasa yang diterapkan akan habis sebelum awal Juni."  "Tanggal-X", atau hari ketika Amerika Serikat gagal membayar tagihan-tagihannya, termasuk utang akan bergantung pada berapa banyak yang dihasilkan Departemen Keuangan pada musim pajak ini. 

Staf Departemen Keuangan saat ini  menerapkan manuver akuntansi untuk menjaga arus kas, termasuk menangguhkan reinvestasi dari beberapa dana pensiun pemerintah dan program tabungan serta menunda lelang beberapa sekuritas untuk memastikan semua tagihan dibayar tepat waktu. Yellen diperkirakan akan memperbarui proyeksinya dalam waktu dekat.

Adapun untuk mengatasi kebuntuan diskusi terkait plafon utang, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menggelar pertemuan dengan Ketua DPR Kevin McCarthy pada 9 Mei  2023.  Biden mengundang keempat pemimpin Kongres ke pertemuan tersebut.

Kongres yang didominasi oleh Partai Republik sebenarnya telah mengeluarkan RUU untuk menaikkan plafon utang sebesar US$1,5 triliun pada lalu. Namun, RUU tersebut mencakup pemotongan pengeluaran hingga persyaratan lain yang  tidak akan diterima oleh Partai Demokrat yang mendukung pemerintahan Biden. 

Biden mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan senang bertemu dengan McCarthy, tetapi tidak tentang apakah batas utang diperpanjang atau tidak. Gedung Putih telah menyatakan bahwa presiden hanya akan menerima proposal bersih tanpa syarat pemangkasan pengeluaran untuk menaikkan batas pinjaman negara.