Lebih dari 50% Perusahaan Belum Lapor SPT Tahunan, Awas Bayar Denda
Direktorat Jenderal Pajak melaporkan lebih dari separuh perusahaan belum menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak sampai batas akhir 30 April lalu. Dari total perusahaan yang ada baru yang baru 939,9 ribu atau setara 48,77% yang melaporkan SPT.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti perusahaan yang terlambat lapor akan dikenakan denda Rp 1 juta. Pengenaan denda diatur dalam pasal 7 ayat (1) dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).
Menurut Dwi meski telah menetapkan aturan denda namun perusahaan yang tak ingin dikenai sanksi itu masih bisa mendapat keringanan. Caranya, perusahaan bisa menyampaikan pemberitahuan tertulis Dirjen Pajak.
Lebih jauh Dwi mengatakan DJP saat ini mencatat sebanyak 11,7 ribu perusahaan mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. Batas akhir penyampaian SPT dapat diperpanjang hingga paling lama dua bulan.
“Dengan demikian, perusahaan yang mengajukan perpanjangan akan terhindar dari sanksi administrasi Rp 1 juta karena keterlambatan,” ujar Dwi seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (2/5).
Meski ada perpanjangan, Dwi mengatakan perusahaan akan tetap dikenai denda jika sampai batas akhir perpanjangan tetap belum lapor SPT. Adapun secara keseluruhan dia menyebut jumlah pelaporan SPT badan yang sudah diterima tahun ini meningkat 4,13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kejar Target
Mengenai pelaporan SPT perusahaan untuk 2023, Dwi mengatakan mayoritas dilakukan melalui elektronik. DJP mencatat sebanyak 43.174 SPT dilaporkan melalui e-filing, 817.681 SPT melalui e-form, dan 823 SPT melalui e-SPT.
“Sisanya,sebanyak 78.270 masih disampaikan secara manual ke Kantor Pajak," kata Dwi.
Sementara itu, secara agregat SPT Tahunan yang telah diterima dari seluruh wajib pajak baik badan maupun orang pribadi sudah sebanyak 13,17 juta. Dari jumlah tersebut diperoleh rasio kepatuhan penyampaian SPT tahun 2023 sebesar 67,78% dengan pertumbuhan sebesar 1,61% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Di sisi lain, meski tingkat kepatuhan tumbuh, Dwi menyebut DJP tetap berusaha agar target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2023 dapat tercapai. Target rasio kepatuhan penyampaian SPT tahun ini sebesar 83% dari jumlah wajib SPT atau sebanyak 16,1 juta. Adapun target kepatuhan tersebut berlaku sampai dengan akhir tahun ini.
“Artinya masih harus ada 2,9 juta SPT Tahunan lagi yang harus disampaikan agar target tersebut tercapai,” ujar Dwi.
Dwi mengimbau agar wajib pajak yang belum lapor SPT segera menyampaikan SPT-nya. Namun ia juga mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.