Bansos Dinilai Belum Tepat Sasaran, Ekonom Minta Pemerintah Kaji Ulang

Pemerintah berencana memperpanjang beberapa bantuan sosial atau bansos seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino pada 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan bansos diperlukan lantaran tingginya permintaan masyarakat.

Rencana pemerintah memperpanjang pemberian bansos tersebut mendapat tanggapan beragam. Sejumlah ekonom menilai hingga saat ini, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah belum tepat sasaran.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menilai pemberian bantuan sosial ini merupakan salah satu dari tiga strategi utama pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial seharusnya diarahkan untuk dua hal. Pertama, penguatan daya beli masyarakat miskin agar kenaikan kebutuhan tidak menyebabkan orang semakin miskin. 

“Jadi orang miskin apabila diberi bansos untuk tujuannya mereka bisa membeli barang kebutuhan seperti bahan pangan dan sembako,” ujar Nailul Huda kepada Katadata, Jumat (29/12).

Pertimbangan kedua yaitu agar bansos juga berfungsi sebagai stimulus masyarakat untuk tetap berproduksi. “Terutama untuk pembentukan PDB yang 50 persennya adalah konsumsi rumah tangga,” ujar Nailul. 

Meski begitu, ia mengatakan bagi pemberdayaan ekonomi Bansos hingga saat ini belum memberikan efek yang signifikan. “Masih banyak masyarakat miskin yang belum keluar dari garis kemiskinan. Pelaku usaha pun masih belum banyak yang naik kelas,” ujar Nailul.  

Nailul menilai sering kali permasalahan dalam penyaluran terjadi. Seorang yang seharusnya dapat, justru tidak dapat bansos atau yang tidak berhak, mendapatkan bansos. Menurutnya, hal tersebut terjadi akibat data yang tidak valid dan tidak menggunakan data tunggal. 

 “Maka dari itu, yang paling utama adalah data harus diperbaiki. Data Registrasi Sosial Ekonomi BPS harusnya bisa digunakan untuk melihat data orang miskin by name by address,” ujar Nailul Huda.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad pun mengatakan bansos hingga saat ini masih tidak tepat pada sasaran. Hal itu membuat penyaluran bansos tidak terlalu efektif dalam mendorong perekonomian.

“Sebagian besar bansos yang diberikan masih salah sasaran karena masyarakat menengah masih dapat yang mendapatkan bansos,” ujar Tauhid.

 Adapun pemberian bansos dinilai tidak mencukupi untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Bansos diberikan secara rata dengan nominal yang sama untuk seluruh penerima bantuan. Seperti contoh, BLT El Nino yang diberikan sebesar Rp 200 ribu per bulan.

“Jadi untuk masyarakat dengan kemiskinan 10% ke bawah harus ditambah. Selama ini masyarakat dengan kemiskinan 10%, 20%, 30% semua sama angkanya jadi kurang efektif,” ujar Tauhid. 

Lebih jauh ia mengatakan komplementari program jadi rumah tangga miskin juga kurang tepat. Menurut dia masyarakat yang rentan sekalipun juga mendapat bantuan yang sama dengan kelompok yang tidak terlalu rentan. 

“Dapatnya sedikit paling tinggi pun nilainya di bawah sejuta kalau bisa semuanya besar jadi bisa mempertahankan daya beli mereka,” ujar Tauhid. 

Untuk meningkatkan efektivitas bansos, Tauhid mengatakan pemerintah harus membenahi proses pendataan di masing-masing daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan bantuan. Ia berharap pembagian bansos lebih terukur dan melibatkan banyak pihak. 

Stimulus bagi Masyarakat

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Manilet menilai program bansos memiliki berbagai target sosial ekonomi yang ingin dicapai. Atas alasan penurunan tingkat kemiskinan ia berharap program bansos tetap berlanjut. 

“Bansos bisa memberikan dampak ke beberapa hal termasuk di dalamnya upaya mendorong atau memberikan stimulasi ke masyarakat dalam melakukan konsumsi sehingga dia memberikan efek tidak langsung terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga,” ujar Yusuf kepada Katadata.

Bansos dalam berbagai bentuk dinilai juga dapat memberikan stimulasi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Hal itu diharapkan bisa bermuara terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara umum dalam komponen PDB Indonesia.

“Juga berfungsi dalam menjaga daya beli masyarakat terhadap kondisi tertentu, misalnya kalau kita lihat tahun ini pemerintah menyalurkan Bansos yang berupa bentuk BLT untuk memitigasi dampak yang bisa diberikan dari kejadian atau kondisi El Nino di akhir tahun 2023,” ujar Yusuf.

Agar bansos tepat sasaran, pemerintah dinilai Yusuf perlu memperkuat koordinasi dengan beberapa pihak. Termasuk di dalamnya antarkementerian dan lembaga di level pusat untuk memastikan keterbaruan data yang digunakan dalam penyaluran bansos di tahun 2024.