Pemerintah Tarik Utang Rp 407 Triliun Selama 2023, Turun Hampir 50%

Kemenkeu atau Kementerian keuangan merealisasikan pembiayaan utang Rp 407,0 triliun sepanjang tahun lalu. Nilainya turun 41,5% dibandingkan 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang turun cukup signifikan. Pembiayaan utang turun dari target Rp 696,3 triliun dalam APBN 2023 dan Rp 421,2 triliun dalam Perpres 75/2023.

“Kami hanya merealisasikan 58,4% dari APBN awal atau 96,6% dari Perpres 75/2023,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Realisasi APBN 2023, di Jakarta, Selasa (2/1).

Realisasi Surat Berharga Negara atau SBN neto Rp 308,7 triliun. Nilainya turun 53% dibandingkan 2022 Rp 658,8 triliun.

Nilai SBN yang diterbitkan tersebut juga jauh di bawah target APBN 2023 Rp 712,9 triliun maupun Perpres 75/2023 Rp 437,8 triliun.

“Namun penarikan pinjaman pemerintah pada 2023 Rp 98,2 triliun, naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujar Sri Mulyani.

Utang pemerintah Rp 8.041 triliun per akhir 2023. Kemenkeu menilai angka ini masih berada dalam batas aman.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menekankan menyampaikan, utang semestinya tidak hanya dilihat dari sisi nominal, tetapi juga dari berbagai indikator portofolio utang, termasuk risiko utang.

Indikator yang dimaksud seperti rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB masih di level 38,11%. Angka ini jauh dari batas rasio utang berdasarkan UU Keuangan Negara maksimal 60%.

"Rasio utang terhadap PDB turun dibandingkan 2022 39,7%. Puncaknya saat pandemi corona pada Desember 2021 yaitu 40,7%," kata Suminto dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di Jakarta (2/1).