Jokowi Rajin Tebar Bansos Jelang Pilpres, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa bantuan sosial atau bansos merupakan salah satu instrumen di dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) yang telah disepakati oleh seluruh partai politik di DPR RI.
Pernyataan tersebut dijelaskan oleh bendahara negara itu menanggapi isu-isu yang beredar mengenai program bansos yang digelontorkan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk kepentingan salah satu pasangan calon jelang Pemilihan Presiden 2024.
"Bansos adalah instrumen yang tercantum di dalam APBN, APBN itu undang-undang. UU APBN itu dibahas oleh seluruh partai politik fraksi di Senayan dan setelah disepakati menjadi UU. Kemudian menjadi instrumen negara bersama," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1).
Dia menegaskan, APBN berfungsi sebagai peredam terhadap gejolak ekonomi, termasuk menjaga tingkat inflasi serta daya beli masyarakat, terutama ketika pertumbuhan ekonomi global melemah. Maka itu, kementerian keuangan akan terus memantau realisasi dan perkembangan perubahan penggunaan dana bansos yang dilakukan institusi lain di dalam pemerintahan.
"Ini semua sudah ada menjadi program di dalam APBN, jadi silakan dijelaskan kepada masyarakat karena ini dalam konteks kontestasi politik, ini dipresentasikan dalam pelaksanaan APBN," ujarnya.
DPR Diminta untuk Sosialisasikan Bansos
Dalam penjelasannya, dia juga menekankan bahwa para anggota DPR yang juga tergabung dalam partai politik dihimbau untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bansos yang merupakan salah satu instrumen APBN.
"Kalau pemerintah menggunakan bansos, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya disetujui DPR," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Jadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujarnya.
Bansos sendiri masuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.
Dengan program tersebut, alokasi anggaran perlinsos terus ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024.
“Kenaikan itu dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU. Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” kata Sri Mulyani.
Jokowi Perpanjang Bansos Beras 10 Kg
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) per bulan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga kuartal III 2024.
Jokowi telah mengunci komitmen penyaluran bantuan beras 10 kg per bulan hingga Juni 2024. Namun membuka kemungkinan penyaluran bansos dapat diperpanjang jika anggaran mencukupi.
“Sementara sampai Juni nanti, kalau APBN kita hitung-hitung cukup, bisa dilanjutkan lagi,” kata Jokowi saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin, (29/1).
Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan upaya pemerintah mengucurkan bantuan pangan adalah untuk menekan dampak kenaikan harga beras karena gagal panen. “Di semua negara itu harga berasnya terkerek naik semuanya, naik. Karena apa? Panennya banyak yang gagal,” ujar Jokowi