Menag Yaqut Temui Sri Mulyani, Bahas Potensi Devisa Haji dan Umrah RI

ANTARA FOTO/Syaiful Arif/wpa.
Jamaah calon haji mengikuti manasik di Alun-alun Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (4/5/2024). Manasik haji tersebut untuk membantu jemaah memahami urutan dan tata cara pelaksanaan ibadah haji dimana berdasarkan data Kementerian Agama Jombang ada sebanyak 1.169 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan pada 27 Mei 2024, satu orang diantaranya gagal berangkat karena meninggal dunia.
Penulis: Zahwa Madjid
Editor: Ferrika Lukmana Sari
17/5/2024, 15.52 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (17/5). Pertemuan tersebut untuk membahas potensi devisa jemaah haji dan umrah yang bisa dibawa pulang ke Indonesia.

Yaqut menjelaskan, saat ini jemaah umrah Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi mencapai 1,5 juta dan haji sebanyak 241 ribu per tahun. Dengan banyaknya jumlah jemaah tersebut, dia berkonsultasi dengan Sri Mulyani agar devisa tersebut bisa dibawa ke Indonesia.

"Kita bisa hitung berapa devisa yang bisa kita dapatkan dari sana, tapi belum ada yang kembali ke Indonesia. Nah, tadi kita bicarakan dengan Bu Menkeu, bagaimana supaya ada uang yang kembali ke Indonesia," kata Yaqut saat ditemui di Kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (17/5)

Diperkirakan potensi devisa dari jemaah haji dan umrah Indonesia mencapai Rp 200 triliun per tahun. Hal ini berdasarkan asumsi pengeluaran masing-masing jemaah sebesar Rp 10 juta.

"Kalau dihitung sama umrah itu 1,5 juta [jemaah] setahun, jamaah haji itu 241 ribu, katakanlah total 2 juta. Kalau masing-masing menghabiskan Rp 10 juta, dihitung mencapai Rp 200 triliun setahun, potensi besar sekali. Kalau kita bisa bawa separuhnya saja lumayan," ujarnya.

Yaqut mengungkapkan, hingga saat ini belum adanya devisa yang masuk karena Indonesia perlu menyesuaikan aturan dari Arab Saudi. Karena ada aturan yang tidak cocok dan salah satunya terkait investasi.

"Memang aturannya enggak match dengan aturan kita, kita akan coba dan enggak boleh menyerah. [Nggak cocok] aturan masuk investasinya seperti apa, mereka kan susah, investasi harus dari perusahaan Arab, kepemilikan harus orang Arab, itu yang harus kita sesuaikan,” ujarnya.

Reporter: Zahwa Madjid