Bencana Masih Bayangi RI, Anggaran BMKG 2026 Naik Jadi Rp 2,7 Triliun

Pemerintah menetapkan peningkatan anggaran untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 2026. Hal ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dalam dokumen tersebut, anggaran BMKG pada 2026 ditetapkan sebesar Rp2,7 triliun, naik 8% dari outlook 2025 yang senilai Rp2,5 triliun.

Jika dirinci, alokasi anggaran tersebut mencakup:

• Program meteorologi, klimatologi, dan geofisika: Rp1,36 triliun
• Program dukungan manajemen: Rp1,30 triliun

Meski naik dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran 2026 ini masih lebih kecil dibandingkan realisasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pada 2023, BMKG mendapatkan Rp3,05 triliun, dan naik tipis menjadi Rp3,11 triliun pada 2024.

Intensitas Bencana Tinggi, Kerugian Besar

Dalam Nota Keuangan disebutkan bahwa Indonesia menghadapi intensitas bencana alam yang cukup tinggi. Dampaknya tidak hanya pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menambah beban pembiayaan negara dari APBN.

Selama 15 tahun terakhir, rata-rata kerugian akibat bencana mencapai Rp22,85 triliun per tahun. Jenis bencana dengan kerugian terbesar adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan, dan banjir.

Beberapa bencana besar yang menimbulkan kerugian finansial tinggi antara lain:

• Tsunami Aceh 2004: Rp51,4 triliun
• Gempa Yogyakarta 2006: Rp29,15 triliun
• Gempa Padang 2009: Rp28,5 triliun
• Gempa & tsunami Sulawesi Tengah 2018: Rp23,1 triliun
• Gempa Nusa Tenggara Barat 2018: Rp18,2 triliun
• Kebakaran hutan dan lahan 2015: Rp16,1 triliun
• Banjir Jakarta 2007: Rp5,1 triliun
• Erupsi Merapi 2010: Rp3,6 triliun
• Dana Cadangan Penanggulangan Bencana

Untuk memitigasi risiko tersebut, pemerintah menyiapkan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana di APBN. Dalam periode 2014–2024, realisasi dana cadangan ini rata-rata mencapai Rp4,29 triliun per tahun.