Anggito Dilantik jadi Ketua LPS, Purbaya Sebut 2 Wamenkeu Sudah Cukup

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10). Dengan pelantikan ini, posisi Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya diisi Anggito kini kosong.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut hingga saat ini belum ada keputusan untuk menunjuk pengganti Anggito. Ia menilai dua wakil menteri yang tersisa sudah cukup untuk membantu tugasnya di Kementerian Keuangan.

“Keliatannya akan seperti ini terus, dua wamen cukup. Kita digaji juga,” ujar Purbaya di Istana Negara.

Saat ini, dua wakil menteri yang masih menjabat adalah Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono. Dengan kosongnya posisi Anggito, Purbaya mengaku siap mengambil alih tanggung jawab yang selama ini dipegang wakilnya tersebut yakni mengurusi penerimaan negara seperti pajak dan bea cukai.

“Untuk sementara akan saya pegang dua-duanya, pajak dan bea cukai. Kayaknya saya saja, daripada pusing two step, mending langsung kan,” kata Purbaya.

Pelantikan Anggito Abimanyu

Anggito kini mengisi posisi yang sebelumnya pernah dijabat Purbaya sebelum menjadi Menteri Keuangan. Dalam upacara pelantikan yang diawali pembacaan keputusan presiden dan sumpah jabatan, Prabowo juga melantik Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Anggito mengulang sumpah jabatan yang dibacakan Presiden Prabowo.

Sebelumnya, dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR, Anggito mengaku percaya diri bisa memimpin LPS berbekal pengalaman di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

“Sektor keuangan bukan hal yang asing bagi saya. Sejak awal, saya punya obsesi memperbaiki sektor keuangan. Cuma major saya itu sektor publik, fiskal,” ujarnya.

Ke depan, Anggito berjanji akan memperkuat LPS melalui peningkatan kualitas SDM, integrasi data, integritas kebijakan, serta latihan protokol krisis. Menurutnya, langkah itu penting agar LPS siap menghadapi potensi gejolak di sektor keuangan.