Purbaya Bertemu Dirut PLN, Bahas Konsumsi Listrik hingga Dampak Dana Rp 200 T

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hari ini bertemu dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas perkembangan konsumsi listrik di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah pusat industri.

“Menurut data yang dia (Direktur Utama PLN) lihat, itu sudah mulai naik demand listrik,” ujar Purbaya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (15/10).

Purbaya menjelaskan, peningkatan terlihat dari aktivitas di cabang-cabang PLN di berbagai daerah yang mulai mengalami lonjakan permintaan layanan listrik. Tak hanya itu, pengajuan pembukaan aliran listrik baru juga meningkat.

“Artinya apa? Dampak kebijakan yang Rp200 triliun sudah mulai terlihat di perekonomian. Jadi kelihatan demand mulai menggeliat,” katanya.

Ia meminta PLN agar rutin memberikan laporan perkembangan data setiap dua pekan. Jika tren positif terus berlanjut, Purbaya memastikan pemerintah akan terus mendorong penguatan ekonomi. Salah satu langkahnya melalui penempatan dana pemerintah di sistem perbankan untuk disalurkan menjadi kredit produktif.

Meski begitu, Purbaya enggan menjawab saat ditanya apakah pemerintah dan PLN juga membahas rencana diskon tarif listrik guna memperkuat daya beli masyarakat. “Nanti itu bukan saya yang ngomongin, Pak Presiden,” katanya singkat.

Per September 2025, Kementerian Keuangan telah menarik Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan di perbankan nasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

Dana tersebut dialokasikan masing-masing Rp55 triliun untuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI). Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) menerima Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapat Rp10 triliun.