Belanja Terlalu Agresif di Awal 2026, Ekonom Ingatkan Risiko Tekanan Kas Negara

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menyoroti akselerasi belanja negara yang dinilai sangat agresif pada awal tahun 2026.

“Di luar itu kita melihat bahwa belanja negara itu tajam sekali akselerasinya. Dan belanja pusat itu tumbuh angkanya kalau tidak salah di atas 50-an%,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (23/2).

Media menilai lonjakan tersebut mencerminkan strategi frontloading atau percepatan belanja di awal tahun anggaran. Meski dapat mendorong aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, strategi ini dinilai memiliki risiko terhadap kondisi kas negara.

“Dan kita tahu risiko frontloading itu ada tekanan kas negara di awal tahun,” katanya.

Ia juga mempertanyakan komposisi dan efektivitas belanja tersebut. Menurutnya, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sangat bergantung pada alokasi anggaran.

Menurut dia, pertanyaan yang mesti dijawab pemerintah sekarang adalah untuk apa saja belanja besar itu sesungguhnya.

"Kalau breakdown dari belanja pusat itu ternyata memang lebih banyak untuk kopdes (Koperasi Desa Merah Putih), MBG (Makan Bergizi Gratis), yang kita tahu efek pengganda atau multiplier effect-nya juga terbatas, maka itu belum tentu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik di kuartal pertama 2026,” tuturnya. 

Media menilai, belanja yang terlalu agresif berpotensi menimbulkan risiko fiskal. Potensi itu muncul terutama jika ternyata kebijakan tersebut lebih bernuansa kebijakan populis alih-alih produktif.

“Risiko politik fiskal kita mungkin menurut saya belanja yang agresif. Dan kita tahu kebijakan populis juga belum tentu bisa menghasilkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa ruang konsolidasi fiskal Indonesia saat ini semakin terbatas. Dalam kondisi tersebut, strategi belanja perlu dirancang lebih selektif dan tepat sasaran agar tidak membebani kas negara di awal tahun sekaligus tetap mampu menopang pertumbuhan.

Sebagai informasi, dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Februari 2026 pagi tadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 ditargetkan mencapai Rp 809 triliun.

Sejumlah program prioritas akan dipercepat, antara lain:

• percepatan program MBG sebesar Rp 62 triliun,
• pembayaran THR ASN dan Polri Rp 55 triliun,
• program penanganan bencana di Sumatera Rp 6 triliun, dan
• paket stimulus ekonomi triwulan I sebesar Rp 15 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai proyek strategis, termasuk:

• pembangunan 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) senilai Rp 90 triliun yang didukung APBN dan Danantara,
• pembangunan 190 ribu unit rumah (komersial, subsidi, dan bantuan renovasi/BSPS) senilai Rp 20 triliun melalui APBN dan Danantara, dan
• groundbreaking proyek hilirisasi oleh Danantara senilai US$ 7 miliar atau sekitar Rp 110 triliun.

Pemerintah, kata Purbaya, juga akan memperkuat konsumsi domestik melalui berbagai momentum, seperti libur dan cuti bersama Imlek serta Idulfitri serta kebijakan Work From Anywhere (WFA).