Rupiah Tembus 17.100 per Dolar AS, Purbaya Pastikan APBN Aman

Nilai tukar rupiah menembus level Rp 17.100 per dolar pada perdagangan hari ini, Selasa (7/4). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap aman dengan proyeksi defisit terjaga di kisaran 2,9% terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB pada tahun ini. 

"Angka simulasi itu (defisit 2,9% terhadap PDB) bukan menggunakan rupiah dengan asumsi yang ada di APBN sebelumnya, sudah kami naikkan di level tertentu," ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (7/4). 

Namun, ia enggan membeberkan asumsi kurs rupiah terbaru yang digunakan pemerintah dalam membuat simulasi ketahanan APBN. Dalam simulasi yang dibuat pemerintah dengan asumsi rata-rata harga minyak US$ 100 per barel, defisit APBN tetap akan terjaga di kisaran 2,9% terhadap PDB atau di bawah batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang sebesar 3% terhadap PDB.

"Jadi itu (pelemahan rupiah) masih termasuk dalam hitungan skenario, tapi saya nggak akan bilang angkanya (kurs rupiahnya) berapa," kata dia. 

Menurut Purbaya, stabilisasi rupiah merupakan kewenangan Bank Indonesia. "Rupiah, kami serahkan ke Bank Sentral, ahlinya. Saya percaya, mereka bisa betulin,” kata dia.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti sebelumnya menegaskan, stabilitas rupiah akan menjadi prioritas utama otoritas moneter saat ini. "Untuk itu, BI akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter (OM) yang dimiliki dan juga kebijakan OM untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” ujar Destry dalam pernyataan resmi. 

Destry memastikan Bank Sentral akan terus hadir secara aktif di pasar, baik di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore.

“BI secara konsisten dan terukur akan selalu berada di pasar uang, baik di spot market, DNDF maupun NDF di offshore market,” katanya. 

Langkah ini dilakukan untuk meredam volatilitas rupiah yang dipicu oleh sentimen global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah. Meski memberikan tekanan terhadap nilai tukar, Destry menilai dampak konflik global tidak sepenuhnya negatif bagi Indonesia.

Menurutnya, kenaikan harga komoditas justru dapat memberikan dorongan positif bagi perekonomian nasional, mengingat Indonesia merupakan negara pengekspor sejumlah komoditas utama.

“Dampak konflik Timur Tengah bersifat dua arah. Kenaikan harga komoditas dapat memberikan efek positif yang mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar,” kata dia.

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,41% ke level Rp 17.105 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (7/4). Kurs rupiah menjadi salah satu yang terlemah terhadap dolar AS di antara mata uang utama Asia lainnya. 

Mengutip Bloomberg, kinerja peso Filipina terpantau paling buruk di antara mata uang utama Asia lainnya, melemah 0,46% terhadap dolar AS. Rupiah menyusul diposisi kedua.

Pelemahan terhadap dolar AS juga terjadi pada dolar Taiwan 0,09% dan ringgit Malaysia 0,03%. Sedangkan baht Thailand menguat 0,18%, yen Jepang menguat 0,08%, dolar Hong Kong 0,02%, dolar Singapura 0,14%, dan won Korea Selatan 0,7%. 

Adapun kurs rupiah hari ini dibuka di level 17.048 per dolar AS dan bergerak di rentang 17.046 hingga 17.119 per dolar AS. 

Kepala Makroekonomi dan Keuangan Indef Muhammad Rizal Taufikurahman menilai, pelemahan rupiah hari ini disebabkan oleh dua faktor, yakni global dan domestik. 

Dari sisi global, eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel membuat harga minyak melonjak dan memperkuat dolar AS. Kondisi ini turut menyebabkan arus modal global keluar dari negara berkembang.

Namun, tekanan terhadap rupiah yang lebih dalam dibandingkan mata uang negara sejenis juga menandakan adanya faktor domestik yang turut memperburuk kondisi.

“Ini mengindikasikan bahwa faktor domestik ikut memperbesar depresiasi, bukan sekadar transmisi dari global shock,” ujar Rizal kepada Katadata.co.id, Selasa (7/1). 

Ia menjelaskan, surplus perdagangan mulai menyempit akibat perlambatan ekspor. Pada Februari 2026, ekspor tercatat hanya tumbuh sekitar 1%, sedangkan impor meningkat seiring kenaikan harga energi.

Di sisi fiskal, defisit APBN hingga Maret 2026 telah mencapai sekitar Rp 240 triliun. Hal ini memunculkan kekhawatiran pasar terhadap keberlanjutan pembiayaan fiskal.

Tekanan juga terlihat di pasar SBN, di mana investor asing mencatat aksi jual bersih sekitar Rp 3,35 triliun hingga akhir Februari 2026. Selain itu, perubahan outlook lembaga pemeringkat menjadi negatif turut memperbesar persepsi risiko terhadap aset rupiah.

Rizal juga menyoroti penurunan cadangan devisa Indonesia dari sekitar US$ 154,6 miliar menjadi US$ 151,9 miliar pada Februari 2026 sebagai indikasi adanya biaya besar dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

“Kombinasi ini menekan persepsi risiko dan memperlemah daya tarik aset rupiah,” katanya.

Posisi rupiah saat ini semakin jauh dari asumsi awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini, menurut dia, dapat memicu kekhawatiran pelaku pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional. 

Dampak Pelemahan Rupiah ke APBN

Berdasarkan proyeksi perubahan indikator asumsi makro dalam sensitivitas APBN 2026,  setiap pelemahan nilai tukar sebesar Rp 100 per dolar AS menaikkan pendapatan negara sekitar Rp 5,3 triliun, sekaligus belanja negara Rp 6,1 triliun. Dengan demikian, bakal ada tambahan defisit sekitar Rp 800 miliar setiap rupiah melemah Rp 100 per dolar AS.

Adapun pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, kurs rupiah diperdagangkan dalam rentang 16.687 hingga 16.094 per dolar AS. 

Intervensi BI Tak Cukup

Rizal menilai langkah intervensi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pasar spot, DNDF, dan pembelian surat berharga negara (SBN) memang tepat untuk menjaga stabilitas jangka pendek. Namun, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk membalikkan tren pelemahan tanpa dukungan kebijakan yang lebih kuat dan terintegrasi.

“Bank Indonesia perlu menjaga daya tarik suku bunga dan kredibilitas kebijakan, sementara pemerintah harus menahan ekspansi fiskal agar tidak memperdalam persepsi risiko,” ujar Rizal.

Tanpa perbaikan fundamental khususnya pada neraca eksternal dan disiplin fiskal, menurut intervensi moneter hanya akan bersifat defensif, bukan solusi yang menyentuh akar persoalan.