Media Asing Soroti Pemborosan Anggaran dan Kemunduran Demokrasi Indonesia

ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/tom.
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada kegiatan penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan uang Rp10,27 triliun ke kas negara dari hasil pengaihan denda administratif di bidang kehutanan senilai Rp3,42 triliun, hasil pajak PBB dan non PBB hasil pengawasan Satgas PKH senilai Rp6,84 triliun serta 2,37 juta hektare lahan kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai kembali ke nega
Penulis: Reza Pahlevi
15/5/2026, 14.45 WIB

Majalah ekonomi asal Inggris, The Economist turut menyoroti kebijakan ekonomi dan politik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dalam publikasinya pada Kamis (14/5). Media tersebut menilai pemerintah saat ini terlalu “boros” dan “otoriter”.

The Economist menyoroti ini dalam tulisannya “Indonesia’s president is jeopardizing the economy and democracy” atau “Presiden Indonesia membahayakan ekonomi dan demokrasi”.

Dalam tulisan tersebut, Prabowo dianggap melakukan sentralisasi kekuasaan dan meminggirkan oposisi legislatif. Mereka juga menyoroti angka belanja negara yang melebihi kemampuan anggaran dan kembalinya tentara dalam sektor publik Indonesia.

“Ini seperti awal dari pembalikan reformasi yang telah menjadi fondasi stabilitas Indonesia sejak krisis keuangan Asia 1997-98,” tulis The Economist.

Dua program pemerintah diberikan sorotan khusus, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Besarnya belanja kedua program dapat membuat defisit fiskal menembus batas 3% yang ditetapkan sejak 2003, apalagi defisit tahun lalu sudah mencapai 2,9%.

Lembaga pemeringkat S&P pun mempertimbangkan penurunan peringkat utang Indonesia, pertama kali sejak krisis 1997-1998. Penurunan peringkat dapat terjadi karena beban bunga utang mencakup 16% pendapatan negara, meningkat tajam dari 9% pada satu dekade lalu.

Jika rasio terus berada di atas 15%, ini dapat menjadi alasan kuat memangkas peringkat kredit Indonesia.

Media tersebut juga menilai langkah memecat Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menimbulkan ketidakpastian di pasar. Penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa dianggap memiliki temperamen keras. 

Mereka menyoroti khusus komentar Purbaya pada pihak yang mengkritik pengelolaan keuangan Indonesia, termasuk The Economist sendiri yang disebut “bego”. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait hilangnya disiplin fiskal negara.

Peran militer dalam kehidupan sipil juga dipantau meluas kembali. Pelibatan militer dalam program MBG dan KDMP mengingatkan publik dengan dwifungsi era Soeharto. Penyerangan pada aktivis juga menambah kecemasan.

Akibat ketidakpastian ini, investor asing dilaporkan mulai menarik modal mereka keluar. Nilai tukar rupiah pun terus merosot hingga mencapai rekor terendah baru. Jika kepercayaan investor terus hilang, Indonesia terancam masuk ke dalam krisis ekonomi. Kondisi ini menjadi ujian berat bagi janji-janji kampanye Prabowo sebelumnya.

Ini bukan kali pertama The Economist menyoroti keuangan Indonesia. Sebelumnya, majalah tersebut mengkritik langkah pemindahan saldo anggaran lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN.

Purbaya memprotes kritik ini dengan memastikan uang SAL tersebut tidak habis, hanya dipindahkan alokasinya. Dalam pernyataan yang sama, Purbaya juga menyebut majalah ini “bego”.

"Dia bilang saya salah, gue bilang dasar majalah bego. Oh iya dong, dia punya ekonomnya harusnya. Ternyata emang dugaan saya betul, dia gak sepintar saya," katanya pada Desember 2025 lalu. 

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.