Cadangan Devisa RI Naik Tipis Jadi US$ 145,6 Miliar pada Juni 2026

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tercatat sebesar US$ 145,6 miliar. Angka itu naik tipis dibandingkan posisi akhir Mei 2026 yang berjumlah US$ 144,9 miliar. 

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso mengatakan, perkembangan cadangan devisa pada Juni 2026 terutama dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa. 

Peningkatan tersebut terjadi di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah serta pelaksanaan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah oleh BI sebagai respons terhadap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tetap terjaga sebesar US$ 145,6 miliar, sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Mei 2026 sebesar US$ 144,9 miliar," ujar Ramdan dalam keterangan resminya, Selasa (7/7).

Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 mengalami penurunan US$ 1,3 miliar dibandingkan posisi akhir April 2026 yang mencapai US$ 146,2 miliar. Posisi tersebut menjadi level terendah sejak Desember 2024, ketika cadangan devisa Indonesia sempat mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah sebesar US$ 155,72 miliar.

Kendati demikian, menurut Ramdan, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2026 setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut juga berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

BI menilai level cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal Indonesia akan tetap terjaga, didukung oleh cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing yang berpotensi terus berlanjut. Hal itu seiring dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. 

"Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah guna menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.