Purbaya Godok Skema Pemda Pinjam ke PT SMI untuk Infrastruktur, Bayar Pakai DBH

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menggodok kebijakan baru untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Nantinya, pemerintah daerah (Pemda) dapat mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). 

“Ada kebijakan baru sekarang yang saya sosialisasikan. Kalau memang daerahnya betul-betul perlu bikin infrastruktur, ya pinjaman ke PT SMI,” kata Purbaya kepada wartawan di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9). 

Ia menjelaskan, nantinya pembayaran dari pinjaman tersebut dibayar sebagian menggunakan dana bagi hasil (DBH), yang merupakan bagian dari dana transfer ke daerah (TKD).  “Jadi betul-betul jadi barang,” katanya.

Bendahara negara menuturkan, skema ini disiapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan TKD untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik di daerah. 

“Salah satu komplain itu ada banyak daerah tidak ada infrastruktur, misalnya jembatan dan segala macam," katanya.

Ia mengatakan, PT SMI juga dinilai mampu untuk mengawasi perkembangan pembangunan secara berkala.  Meski demikian, Purbaya membantah bahwa kebijakan ini merupakan bentuk sentralisasi.

“Bukan berarti sentralisasi. Nanti kalau program lewat SMI tadi bisa berjalan di daerah," katanya.

Pernyataan terbaru ini disampaikan Purbaya di tengah polemik rencana Pemerintah Provinsi Jakarta mengajukan obligasi senilai Rp 5,2 triliun. Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyatakan tetap akan menerbitkan obligasi daerah meski tak mendapat dukungan dari Purbaya. 

“Bagaimana pun Pemerintah DKI Jakarta kan tahu kebutuhan itu. Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga, itu perlu duit,” 

Di sisi lain, ia meminta pemerintah pusat mengembalikan DBH yang sebelumnya dipangkas jika pemerintah daerah diminta tidak buru-buru menerbitkan obligasi, “Jadi simpel, itu saja,” kata Pramono, Jumat (4/9) dikutip dari Antara. 

Purbaya juga merespons Pramono Anung yang meminta DBH dikembalikan jika pemerintah pusat tidak mendukung rencana penerbitan obligasi daerah.

“Kalau saya pikir sih, ini pandangan saya saja ya, kalau uangnya kebanyakan buat apa ngutang?" kata kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).