Berita DBH Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

DPR mendesak pemerintah mencairkan dana bagi hasil yang masih kurang salur agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk memenuhi kewajibannya, termasuk membayar gaji ASN dan honor PPPK.

Ada sejumlah strategi yang bisa dijalankan pemerintah agar kebijakan dana bagi hasil (DBH) sawit tidak menyebabkan deforestasi atau penggundulan hutan untuk membuka lahan sawit baru.

Kementerian Keuangan masih menggodok peraturan pemerintah (PP) yang mengatur penyaluran DBH sawit kepada daerah.

Penyaluran dana bagi hasil atau DBH sawit merupakan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau HKPD.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa lifting minyak di Blok Malacca Strait di Kabupaten Kepulauan Meranti turun karena lapangan migas yang sudah tua.

Kemurkaan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil perihal alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) migas memunculkan polemik. Bagaimana data dan perhitungannya?

Ekonom Senior INDEF Didik J Rachbini menyarankan pemerintah dan DPR untuk mengambil tindakan atas pernyataan Bupati Meranti terkait jatah dana bagi hasil yang berujung hinaan kepada Kemenkeu.

Bupati Meranti memprotes pembagian dana bagi hasil (DBH) yang dilakukan Kemenkeu untuk daerahnya tak adil karena hanya naik tipis pada tahun ini saat harga minyak melonjak.

Transfer ke daerah adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah, serta antar daerah. Saat ini, terdapat 6 jenis dana transfer ke daerah.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU bagi pekerja Indonesia telah disalurkan ke beberapa pihak. Berikut syarat penerima BSU, cara pengecekan, dan aturan lengkapnya.