Membaca Ketertinggalan Indonesia dari Laju Kemakmuran Vietnam

Pada era 1980-an, Indonesia dan Vietnam berada pada titik pembangunan ekonomi yang berbeda. Indonesia menikmati pertumbuhan tinggi dan disebut sebagai salah satu calon Macan Asia, sedangkan Vietnam masih bergulat dengan keterpurukan ekonomi pascaperang. Kini, kondisinya jauh berbeda. 

Kedua negara kini sama-sama memiliki ambisi untuk masuk kelompok negara berpendapatan tinggi pada 2045. Namun, Vietnam justru menunjukkan langkah kaki yang lebih cepat untuk mencapainya. 

Dalam proyeksi terbarunya, Dana Moneter Internasional atau IMF  memperkirakan pendapatan bruto atau GDP per kapita Vietnam akan menyalip Indonesia pada tahun ini.

GDP per kapita Vietnam secara nominal akan mencapai US$ 5.269 atau sekitar Rp 94,84 juta dengan asumsi kurs Rp 18.000 per dolar AS. Angka ini naik 8,9% dibandingkan estimasi tahun lalu atau melesat hampir dua kali lipat dalam satu dekade terakhir.

Sedangkan GDP per kapita Indonesia diperkirakan sebesar US$ 5.153 atau sekitar Rp 92,75 juta. Proyeksi ini hanya naik 1,5% dibandingkan estimasi tahun ini atau 43% dalam satu dekade terakhir.

Proyeksi tersebut seiring dengan capaian pertumbuhan ekonomi Vietnam pada kuartal ketiga tahun ini mendekati 10% secara tahunan, dengan target sepanjang tahun ini sebesar 8,4%. Sedangkan Indonesia mencatarkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47% pada kuartal ketiga dan menargetkan pertumbuhan sebesar 5,4% sepanjang tahun ini. 

Data Bank Dunia juga menunjukkan pendapatan nasional bruto atau GNP per kapita Vietnam melesat jauh lebih cepat dibandingkan Indonesia pada 2025. Pertumbuhannya berada di atas capaian pertumbuhan ekonominya, yakni mencapai 10,69% menjadi US$4.970 pada 2025. 

Kondisi ini berbeda jauh dibandingkan Indonesia yang hanya mencatatkan kenaikan GNP per kapita sebesar 4% menjadi US$ 5.120. Kenaikannya berada di bawah capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%. 

Apakah Berarti Warga Vietnam Lebih Makmur?

GDP per kapita yang dirilis IMF adalah perkiraan besarnya output ekonomi suatu negara dibagi jumlah penduduk pada tahun tertentu.  Sedangkan GNI per kapita menggambarkan pendapatan nasional rata-rata yang menjadi hak penduduk yang dibuat berdasarkan data realisasi ekonomi.

Data GNI per kapita Bank Dunia dihitung menggunakan metode Atlas, yaitu mengonversi pendapatan ke dolar AS dengan rata-rata nilai tukar tiga tahun yang disesuaikan dengan inflasi agar angka tidak terlalu terpengaruh fluktuasi kurs dalam satu tahun. 

Perkembangan ekonomi Vietnam sebenarnya juga tercermin dari meningkatnya pendapatan pekerja. Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung pada pertengahan bulan ini mengatakan pendapatan rata-rata pekerja di Vietnam mencapai 9,06 juta Vietnam dong atau sekitar Rp 6,38 juta, naik hampir 9,4% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Di sisi lain, rata-rata upah buruh Indonesia pada Agustus 2026 tercatat sebesar Rp 3,4 juta, naik 2,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Namun ada perbedaan antara kedua data tersebut. Rata-rata pendapatan pekerja Vietnam, mencakup buruh atau karyawan penerima upah, dan pekerja mandiri atau wiraswasta. Sedangkan rata-rata upah buruh di Indonesia hanya mencakup orang yang bekerja pada perusahaan, kantor, atau pemberi kerja dengan menerima upah.

Data Bank Dunia lainnya juga mengungkapkan kemampuan konsumsi atau daya beli warga Vietnam lebih baik dibandingkan Indonesia sejak tahun lalu. Hal ini terlihat dari data konsumsi per kapita Vietnam yang mencapai US$ 9.341,2 (Purchasing Power Parity/PPP), lebih tinggi dibandingkan Indonesia US$ 9.089,3 (PPP).

Mengapa Vietnam Melaju Lebih Cepat?

Kepala Ekonom BCA David Sumual menjelaskan, ada dua faktor utama yang membuat GNI per kapita Vietnam meningkat lebih cepat dibandingkan Indonesia. Pertama, industrialisasi Vietnam berjalan lebih baik dan didukung kemudahan birokrasi. Kedua, rupiah melemah lebih dalam terhadap dolar AS dibandingkan dong Vietnam.

Menurut David, strategi Vietnam dalam mendorong industrialisasi menyerupai langkah Korea Selatan. Pemerintah mempermudah perizinan, memangkas birokrasi, memberikan insentif pajak, dan menjaga kepastian investasi.

"Di saat kita menambah birokrasi, mereka justru mengurangi. Jumlah menteri dipangkas, pajak dikurangi. Mereka membentuk lingkaran kebaikan untuk mengundang investor, kalau kita mungkin lingkaran setan," ujar David.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pertumbuhan Vietnam juga ditopang kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global. Pemerintah memperkuat konsumsi domestik dengan memangkas pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% untuk menjaga daya beli masyarakat ketika ekspor menghadapi tekanan.

Vietnam juga menyederhanakan birokrasi dan merampingkan kementerian untuk menekan biaya investasi. Di sektor energi, negara tersebut lebih cepat menangkap peluang transisi energi melalui insentif tarif listrik atau feed-in tariff yang mendorong investasi panel surya.

Di sektor industri, Vietnam konsisten menjalankan reformasi ekonomi Doi Moi sejak 1986. Kebijakan ini menggeser ekonomi yang sebelumnya terpusat menuju sistem yang lebih berorientasi pasar.

Vietnam juga agresif membuka akses perdagangan melalui berbagai perjanjian internasional. Negara tersebut bergabung dengan kawasan perdagangan bebas ASEAN pada 1995, menandatangani perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat pada 2000, dan menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 2007.

Pemerintah turut memperbaiki regulasi investasi asing serta mengembangkan pendidikan dan infrastruktur. Kombinasi kebijakan tersebut menjadikan Vietnam basis produksi perusahaan multinasional seperti Samsung, Intel, dan LG. Industri manufaktur berorientasi ekspor pun menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonominya.

Pengamat Kebijakan Publik Wijayanto Samirin menilai, keberhasilan Vietnam tidak terlepas dari perbaikan struktur dan institusi ekonomi yang berlangsung konsisten. Sebaliknya, Indonesia belum melakukan transformasi dengan kecepatan serupa.

Kesenjangan tersebut semakin terlihat karena ekonomi Vietnam tumbuh lebih cepat, sementara pertumbuhan penduduk Indonesia justru lebih tinggi, yakni 0,8% per tahun dibandingkan 0,6% di Vietnam. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Vietnam lebih besar peluangnya diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan per kapita.

Seberapa Realistis Ambisi Indonesia 2045?

Pemerintah menargetkan pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$ 23.000 hingga US$ 30.000 pada 2045. Target tersebut menjadi bagian dari ambisi keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan masuk kelompok negara berpendapatan tinggi.

Untuk mencapainya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6% selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan mencapai 8% pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 menunjukkan kebijakan pemerintah berada di jalur yang benar. Pemerintah juga mempertahankan target pertumbuhan sepanjang tahun sebesar 5,4%.

Namun, sejumlah persoalan struktural masih membayangi upaya Indonesia mengejar ketertinggalan.

Bhima menilai, industrialisasi dan produktivitas menjadi pekerjaan rumah utama. Kebijakan hilirisasi belum sepenuhnya diikuti penguatan industri domestik sehingga peningkatan kapasitas produksi sejumlah komoditas berisiko menimbulkan kelebihan pasokan.

Indonesia juga dinilai belum optimal menangkap peluang industri masa depan, seperti kendaraan listrik, baterai, kecerdasan buatan, dan pusat data. Padahal, sektor tersebut berpotensi meningkatkan nilai tambah dan menjadi sumber pertumbuhan baru.

Pengembangan energi terbarukan pun masih menghadapi hambatan, meskipun sektor ini berpeluang menarik investasi dan memperkuat daya saing industri.

Selain itu, kepastian hukum dan konsistensi kebijakan masih menjadi perhatian investor. Dinamika regulasi dan kegaduhan di tingkat elite meningkatkan persepsi risiko, sementara sejumlah komitmen investasi belum berlanjut menjadi realisasi proyek.

Bhima juga mengingatkan ketergantungan pertumbuhan pada belanja pemerintah. Jika belanja negara menjadi motor utama tanpa diikuti investasi swasta dan produktivitas, kebutuhan pembiayaan dapat meningkat dan mempersempit ruang investasi. Pemerintah juga perlu menjaga daya beli kelas menengah yang selama ini menopang konsumsi domestik.

Wijayanto menilai, target menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 membutuhkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 6,3% per tahun. Perhitungan ini didasarkan pada pertumbuhan penduduk 0,8%, inflasi domestik 4%, dan inflasi Amerika Serikat 2,5%. Target pendapatan per kapita yang digunakan dalam perhitungannya mencapai US$ 14.000 dalam nilai dolar saat ini atau sekitar US$ 22.000 dalam nilai dolar 2045.

Menurut dia, target tersebut sangat berat mengingat struktur ekonomi Indonesia masih didominasi sumber daya alam dan produk primer bernilai tambah rendah. Siklus krisis ekonomi dan dinamika geopolitik global juga berpotensi meningkatkan kerentanan ekonomi domestik.

"Menjadi seperti Malaysia saat ini di tahun 2045 adalah hal yang sangat sulit terwujud. Kita harus merasionalisasi mimpi," ujarnya.

Wijayanto mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan tinggi. Perbaikan struktur ekonomi, produktivitas, dan kualitas institusi perlu menjadi prioritas agar pertumbuhan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

"Sudah saatnya pemerintah fokus pada kualitas dan keberlanjutan ekonomi, bukan sekadar nominal pertumbuhan yang berpotensi membawa kita ke jurang krisis yang tidak mengenakkan," kata dia.