Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan hasil yang patut diapresiasi. Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2026 mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 8,25%, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 maupun September 2024. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 23,36 juta orang. Capaian ini mencerminkan keberlanjutan berbagai kebijakan ekonomi dan sosial yang mulai berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Namun, di balik tren positif tersebut, terdapat dinamika menarik ketika data diurai lebih dalam, khususnya pada kemiskinan perkotaan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 6,60% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 11,18 juta orang. Dibandingkan Maret 2025, jumlah ini berkurang sekitar 90 ribu orang. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa wilayah perkotaan tetap menjadi ruang penting bagi mobilitas sosial dan perbaikan kesejahteraan, meskipun tantangannya tidak ringan.
Jika dibandingkan dengan perdesaan, laju penurunan kemiskinan di perkotaan memang relatif lebih lambat. Di perdesaan, jumlah penduduk miskin berkurang lebih besar, yakni sekitar 400 ribu orang dalam periode yang sama.
Perbedaan ini bukan semata mencerminkan pola yang berbeda, melainkan menunjukkan perbedaan karakteristik kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan. Kemiskinan perkotaan cenderung lebih sensitif terhadap tekanan biaya hidup dan dinamika pasar kerja, sehingga perbaikannya sering berlangsung lebih bertahap.
Salah satu tantangan utama kemiskinan perkotaan terletak pada faktor ekonomi. Wilayah perkotaan memang menarik arus penduduk karena peluang kerja yang lebih beragam, tetapi ketersediaan pekerjaan di sektor formal sering kali tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.
Akibatnya, banyak penduduk miskin perkotaan memilih opsi bertahan di sektor informal atau pekerjaan berupah rendah dengan jam kerja tidak penuh dan perlindungan yang terbatas. Kondisi ini membuat pendapatan rumah tangga menjadi rentan dan sulit mengejar kenaikan biaya hidup perkotaan yang terus meningkat.
Tekanan biaya hidup menjadi ciri khas kemiskinan perkotaan. Data Susenas menunjukkan bahwa garis kemiskinan di wilayah perkotaan pada September 2025 mencapai Rp663.081 per kapita per bulan, meningkat 5,32% dibandingkan Maret 2025. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan laju inflasi pada periode yang sama yang tercatat sebesar 3,09%.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan dasar yang paling minimum untuk hidup layak di perkotaan meningkat lebih cepat daripada kenaikan harga secara umum. Akibatnya, meskipun sebagian penduduk mengalami peningkatan pendapatan secara nominal, kemampuan riil rumah tangga miskin perkotaan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tetap berada dalam tekanan.
Pengeluaran untuk pangan, perumahan, energi seperti listrik dan bahan bakar, serta transportasi menyerap porsi terbesar dari anggaran rumah tangga dan menjadi sumber kerentanan utama di perkotaan.
Selain itu kenaikan garis kemiskinan ini perlu dibaca secara hati-hati. Di satu sisi, hal ini mencerminkan penyesuaian terhadap perubahan harga dan standar kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, kondisi tersebut menegaskan bahwa tantangan penduduk miskin perkotaan bukan hanya soal memperoleh pekerjaan, tetapi juga menjaga daya beli agar mampu mengikuti kenaikan biaya hidup untuk sekadar memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks ini, keberhasilan menurunkan jumlah penduduk miskin di perkotaan merupakan capaian yang patut dihargai karena terjadi di tengah tekanan biaya hidup yang meningkat.
Perkembangan indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan memberikan gambaran kemiskinan yang lebih utuh. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) di perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 1,040 sedikit menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,061. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mulai menyempit. Dengan kata lain, secara umum kondisi ekonomi penduduk miskin perkotaan bergerak ke arah yang lebih baik.
Namun, indikator indeks keparahan kemiskinan (P2) di perkotaan menunjukkan pola yang relatif stagnan. Nilainya tercatat sebesar 0,245 pada Maret 2025 dan tetap berada pada angka yang sama pada September 2025. Stagnasi ini mengindikasikan bahwa meskipun sebagian penduduk miskin mengalami perbaikan, kelompok termiskin di perkotaan masih menghadapi tantangan. Kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin belum sepenuhnya menyempit.
Temuan ini penting bukan untuk menegasikan capaian, melainkan untuk memperkaya arah kebijakan ke depan. Data indeks keparahan kemiskinan yang stagnan mengingatkan bahwa penurunan kemiskinan tidak selalu berlangsung merata. Sebagian rumah tangga miskin mungkin telah bergerak mendekati garis kemiskinan, sementara kelompok paling rentan masih membutuhkan perhatian dan intervensi yang lebih spesifik. Dalam konteks pembangunan yang inklusif, tantangan ini justru membuka ruang penyempurnaan kebijakan.
Lebih lanjut selain faktor ekonomi, ketimpangan sosial turut memengaruhi kemiskinan perkotaan. Akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan kesehatan belum sepenuhnya merata, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja migran, penduduk berpendidikan rendah, dan perempuan. Kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi dan mobilitas pekerjaan turut membatasi peluang peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin perkotaan.
Urbanisasi yang berlangsung cepat juga menjadi faktor pendorong. Arus perpindahan penduduk dari desa ke kota dapat mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan secara pesat, tetapi sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan layanan dasar. Akibatnya, permukiman informal dan kawasan kumuh tumbuh di berbagai sudut kota. Kepadatan hunian, keterbatasan akses air bersih, sanitasi, serta transportasi publik memperbesar kerentanan penduduk miskin perkotaan.
Tantangan lingkungan semakin memperumit persoalan. Kota-kota besar semakin rentan terhadap banjir maupun polusi udara. Dampak perubahan lingkungan ini tidak dirasakan secara merata. Penduduk miskin perkotaan, yang umumnya tinggal di kawasan rawan dan memiliki keterbatasan kapasitas adaptasi, menjadi kelompok yang paling terdampak. Kerentanan lingkungan tersebut sering berujung pada beban pengeluaran tambahan dan penurunan kualitas hidup.
Di sisi lain, tata kelola dan kebijakan perkotaan juga perlu terus disempurnakan. Keterbatasan koordinasi dan perencanaan dapat memicu tumbuhnya permukiman tidak terencana serta alokasi sumber daya yang kurang efisien. Tanpa program yang dirancang secara spesifik sesuai karakter kemiskinan perkotaan, upaya pengentasan berisiko tidak sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Berbagai capaian yang telah diraih menunjukkan bahwa arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berada pada jalur yang tepat. Tantangan yang tersisa bukan untuk dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai agenda lanjutan. Fokus kebijakan perlu diperluas dari sekadar menurunkan angka kemiskinan menuju pengurangan kedalaman dan keparahan kemiskinan, khususnya di wilayah perkotaan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama. Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi perkotaan dapat membuka akses ke pekerjaan yang lebih produktif dan stabil. Dukungan terhadap sektor informal melalui pembiayaan mikro, pendampingan usaha, dan perlindungan sosial juga berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pendapatan rumah tangga miskin.
Di bidang perumahan, penyediaan hunian layak dan penataan kawasan kumuh perlu terus diperkuat. Akses terhadap air bersih, sanitasi, dan transportasi publik yang terjangkau tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Upaya ini akan berdampak langsung pada penurunan kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Secara keseluruhan, data Susenas September 2025 memberikan pesan yang seimbang. Kemiskinan, termasuk di perkotaan, terus menurun dan menunjukkan arah yang positif. Namun, kompleksitas penyebab kemiskinan perkotaan menuntut kebijakan yang semakin presisi dan adaptif. Dengan memanfaatkan data secara optimal serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, kota dapat terus berkembang sebagai ruang pertumbuhan sekaligus ruang kesejahteraan yang inklusif bagi semua.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.