Paradoks Pertumbuhan Ekonomi dan Kemunduran Kelas Menengah

“Manufacturing has been the escalator that lifted poor societies into the middle class.” — Dani Rodrik

Di balik megahnya bangunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada kelompok yang diam-diam hidup dalam lirih karena nasib dan peruntungan tak menentu. Kelompok itu adalah kelas menengah Indonesia. Mereka menjadi penopang konsumsi nasional, membayar pajak, dan terus diberi angin segar optimisme tentang kehidupan yang lebih baik. 

Namun, mereka berjalan tanpa arah di tengah imunitas ekonomi yang rapuh dan struktur ekonomi yang tidak berpihak terhadap mereka. Kelas menengah menghadapi kenyataan bahwa sistem ekonomi Indonesia justru membuat mereka sulit berkembang secara sehat.

Meski selama ini dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional, posisi kelas menengah Indonesia justru semakin rentan. Data BPS (Badan Pusat Statistik) memperlihatkan dalam periode 2020–2025, sekitar 7,13 juta penduduk kelas menengah mengalami penurunan status ekonomi. 

Kondisi ini menjadi ironi tersendiri di tengah narasi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Alih-alih bangkit dan menguat, sebagian kelompok kelas menengah justru menghadapi episode ketidakpastian ekonomi baru akibat perang dagang dan konflik geopolitik yang tak berkesudahan.

Imunitas yang Rapuh

Kelas menengah memiliki kecerdasan dalam mengelola kondisi fiskal meski berada dalam tekanan ekonomi. Kemampuan ini menjadi semacam imunitas bagi kelas menengah di tengah iklim ketidakpastian ekonomi yang melanda negeri. 

Jika kelas menengah diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka ketidakpastian ekonomi adalah virus, sedangkan kebijakan pemerintah merupakan vaksin. Namun, imunitas kelas menengah kian melemah karena gempuran virus ketidakpastian ekonomi semakin masif, sementara vaksin kebijakan yang diberikan belum sepenuhnya tepat sasaran. 

Akibatnya, daya beli mulai menurun, tabungan terkuras untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan ruang mobilitas sosial semakin menyempit. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi keluarga kelas menengah, tetapi juga dapat mengurangi kekuatan konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, kelas menengah tampak mapan secara visual tetapi sesungguhnya daya tahan ekonominya semakin melemah.

Kondisi ini terpotret dari hasil survei nasional Katadata Insight Center (KIC) terhadap kelas menengah di seluruh Indonesia pada 2026. Survei KIC menunjukkan adanya peningkatan sebesar 6,7% pada kelas menengah yang menjalankan side hustle (kerja sampingan) dibandingkan pada 2025. 

Mayoritas responden, yakni sebesar 53,1%, beralasan bahwa side hustle dilakukan untuk meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini tidak terlepas dari tekanan finansial yang dialami kelas menengah. Data survei menunjukkan bahwa lebih dari setengah pengeluaran kelas menengah digunakan untuk konsumsi harian (40,5%) serta pembayaran cicilan atau pinjaman (16,4%). 

Di samping itu kelas menengah harus bertahan di tengah biaya hidup yang semakin meningkat. Lebih dari separuh kelas menengah (63,6%) pernah mengalami kondisi di mana pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Fenomena ini terkonfirmasi lewat data Susenas BPS yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi kelas menengah pada 2025 hanya mencapai 4,1%, terendah dibandingkan kelompok ekonomi lainnya.

Meski menghadapi berbagai tekanan ekonomi, kelas menengah tetap menunjukkan kemampuan beradaptasi dalam merencanakan kehidupan yang lebih baik. Hal ini tercermin dari perubahan preferensi terhadap produk keuangan yang digunakan. 

Berdasarkan hasil survei, pada 2025 mayoritas kelas menengah (77%) lebih memilih menggunakan dompet digital (daily transaction) sebagai instrumen keuangan utama. Namun, pada 2026 terjadi pergeseran preferensi, di mana 83,9% responden kelas menengah memilih tabungan (saving instrument) sebagai produk keuangan yang paling banyak digunakan. 

Temuan ini mengindikasikan terjadinya perubahan pola perilaku kelas menengah dari orientasi konsumsi menuju strategi bertahan (survival strategy). Kondisi ini mengindikasikan imunitas fiskal kelas menengah semakin lama semakin rapuh.

Struktur Ekonomi yang Kurang Inklusif

Di tengah kondisi global yang tidak pasti, pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 sebesar 5,61%. Angka ini menunjukkan bahwa secara makroekonomi perekonomian nasional masih tumbuh relatif kuat di tengah ketidakpastian global. 

Namun, capaian tersebut menimbulkan kontradiksi di lapangan. Pertumbuhan ekonomi yang terwujud dalam indikator makro belum memberikan dampak yang sepadan terutama kelompok kelas menengah. 

Lapangan pekerjaan formal yang menjadi rumah yang nyaman bagi kelas menengah perlahan menyusut akibat deindustrialisasi. Kondisi ini terpotret dari data BPS yang memperlihatkan terjadinya tren penurunan peran industri manufaktur dalam perekonomian nasional dalam beberapa tahun terakhir. 

BPS mencatat kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun dari 21,65% pada 2014 menjadi 19% pada 2025–2026. 

Padahal, sektor manufaktur selama ini menjadi salah satu penopang utama lahirnya kelas menengah. Ini dikarenakan mampu menyediakan pekerjaan formal dengan pendapatan yang relatif stabil serta jenjang karier yang jelas. 

Pengalaman negara-negara Asia Timur menunjukkan, ekspansi kelas menengah hampir selalu berjalan beriringan dengan industrialisasi yang mampu menciptakan pekerjaan formal dalam jumlah besar. Karena itu, melemahnya sektor manufaktur bukan sekadar persoalan sektor ekonomi, melainkan juga persoalan mobilitas sosial.

Melemahnya peran sektor ini membuat penciptaan lapangan kerja formal tidak lagi mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Akibatnya, semakin banyak pekerja yang harus bertahan di sektor informal, pekerjaan kontrak, maupun ekonomi gig yang umumnya menawarkan pendapatan yang lebih fluktuatif serta perlindungan kerja yang lebih terbatas.

Ketika terjadi penurunan kualitas hidup kelas menengah akibat semakin terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal yang berkualitas, kelas menengah juga dihadapkan pada realitas pahit yakni lonjakan harga properti dan biaya hidup yang terus meningkat. 

Struktur ekonomi yang seperti ini membuat kelas menengah tersandera dalam sebuah realitas sebagaimana peribahasa mengatakan “hidup segan mati pun tak mau”.

Menggugah Stigma Pembangunan

Sementara itu, di tengah melemahnya daya tahan ekonomi kelas menengah, pemerintah justru lebih banyak mengarahkan sumber daya fiskal pada program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. 

Kebijakan tersebut memiliki tujuan sosial yang penting, terutama dalam mengurangi kerentanan kelompok berpendapatan rendah. Namun, program-program tersebut belum secara langsung menjawab persoalan utama yang dihadapi kelas menengah, yakni terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal berkualitas serta menyempitnya peluang mobilitas sosial.

Bagi kelas menengah, perlindungan yang paling efektif bukan semata-mata bantuan sosial, melainkan tersedianya pekerjaan formal yang stabil, produktif, dan berupah layak. Dalam konteks ini, sektor manufaktur memiliki peran strategis karena selama beberapa dekade menjadi mesin utama pembentukan kelas menengah Indonesia. 

Oleh karena itu, menjaga daya saing industri nasional seharusnya menjadi bagian penting dari strategi memperkuat kelas menengah di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, APBN perlu diposisikan sebagai instrumen yang mampu memicu aktivitas ekonomi produktif. Belanja negara tidak cukup hanya berfungsi sebagai bantalan sosial, tetapi juga harus menjadi katalis bagi investasi, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja. 

Dengan demikian, APBN dapat menghasilkan multiplier effect yang mendorong aktivitas ekonomi lebih luas. Hal ini diharapkan berkembang menjadi snowballing effect melalui ekspansi usaha dan penyerapan tenaga kerja. Pada akhirnya menciptakan trickle-down effect yang memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelas menengah.

Padahal, keberhasilan kebijakan fiskal tidak semata diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari seberapa besar dampak turunan yang mampu diciptakannya terhadap aktivitas ekonomi nasional. 

Pada akhirnya, masa depan kelas menengah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mereka beradaptasi terhadap tekanan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara menciptakan struktur ekonomi yang inklusif. Sebab, tanpa kelas menengah yang kuat, Indonesia mungkin hanya akan tumbuh dalam sebuah angka dan narasi bukan dalam substansi.