Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi pada 6-7 Juli 2026 merupakan kali kedua setelah pertama kali pada 2018. Kunjungan ini terjadi dalam situasi di tengah meningkatnya tensi politik di kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik.
Di tengah kemungkinan diperparahnya konflik di kedua kawasan tersebut, India berupaya keras untuk mempertahankan kestabilan politik dan ekonomi domestik dengan melakukan kunjungan ke negara-negara mitra di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Kunjungan Modi kali ini menjadi menarik, karena Modi juga akan mengunjungi Australia dan Selandia Baru dalam satu rangkaian setelah menyelesaikan kunjungannya dengan Indonesia.
Rangkaian kunjungan yang dilakukan oleh Modi di tiga negara ini memberikan satu makna tersendiri. Indonesia, Australia, dan Selandia Baru berbagi satu visi yang sama dalam memandang kondisi keamanan di kawasan Indo-Pasifik.
Pada akhir 2025, Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian "Jakarta Treaty" yang menyepakati kerja sama pertahanan di antara kedua negara dan mekanisme kooperatif dalam menghadapi ancaman di kawasan Indo-Pasifik. Adanya "Jakarta Treaty" menjadi sinyalemen positif bagi India untuk menguatkan visi geopolitiknya di Indo-Pasifik yang nampak dalam dua program utama: Act East dan MAHASAGAR
Visi Geopolitik India di Indo-Pasifik
Kunjungan PM Modi di Indonesia dan negara-negara di Oseania seperti Australia dan Selandia Baru perlu dilihat sebagian bagian dari ambisi India untuk memperkuat kehadirannya di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu fondasi utama dalam aktivisme India di kawasan Indo-Pasifik adalah Act East.
Act East merupakan sebuah kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintahan Narendra Modi sebagai sebuah revisi atas kebijakan Look East yang sudah diterapkan oleh India sejak pemerintahan Narasimha Rao.
Look East dirancang seiring dengan liberalisasi ekonomi yang dilangsungkan oleh India di awal 1990-an. India ketika itu mulai mencari peluang investasi yang datang dari negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara yang mengalami akselerasi ekonomi.
Di tengah dinamika ekonomi-politik yang makin rawan di awal 2010-an, Act East dikembangkan sebagai sebuah upaya untuk mengantisipasi dominasi Tiongkok di Asia Timur dan Asia Tenggara. Caranya dengan menguatkan kerja sama strategis komprehensif, termasuk dengan organisasi regional di kedua kawasan tersebut.
Melalui Act East, India mencoba untuk menciptakan suatu konsep baru yang dapat mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan keamanan India dengan kepentingan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.
Konsep MAHASAGAR (awalnya dinamakan sebagai SAGAR) merupakan satu upaya India untuk membangun ekosistem jaringan perdagangan dan pertahanan antara like-minded countries. Terutama, bagi negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dalam upaya untuk mengimbangi dominasi Tiongkok dalam tatanan geopolitik di Indo-Pasifik.
Dalam kunjungannya ke Jepang pada 2 Juli 2026, PM Modi bersama PM Takaichi telah menegaskan sinergi visi geopolitik India MAHASAGAR dengan visi geopolitik Jepang, yaitu Free and Open Indo-Pacific (FOIP).
Dalam konteks Indonesia, implementasi MAHASAGAR dapat dilihat dalam dua aspek utama, yakni kerja sama pertahanan dan kerja sama ekonomi maritim. Dalam konteks kerja sama pertahanan, India dan Indonesia secara rutin mengadakan latihan maritim secara berkelanjutan, di mana latihan terakhir Samudra Shakti dilangsungkan di Vishakhapatnam pada 2025.
Selain itu, rencana Indonesia untuk membeli alutsista India berupa rudal BrahMos merupakan upaya untuk memperkuat pertahanan pesisir dan maritim di Laut Natuna Utara, di mana Indonesia masih menghadapi ancaman dari Tiongkok. Dalam konteks kerja sama ekonomi maritim, proyek kunci yang terkait dengan MAHASAGAR adalah koridor maritim Sabang-Nikobar yang hingga kini masih belum terealisasi.
Dua pulau di Samudera Hindia ini hanya terpaut jarak kurang lebih 150 km, sehingga konektivitas antara Sabang dan Nikobar menjadi penting dalam penguatan kerja sama perdagangan antara India dan Indonesia. Komitmen untuk melanjutkan pembangunan koridor maritim ini juga sudah ditekankan oleh Sekretariat Kementerian Luar Negeri India untuk kawasan Timur, Rudrendra Tandon di konferensi pers Jumat lalu.
Terlepas dari adanya komitmen-komitmen di atas, terdapat satu pertanyaan yang masih menggantung dan akan mempengaruhi dinamika pertemuan antara India dan Indonesia. Saat ini, Presiden Prabowo belum memiliki satu visi khusus yang dapat menjadikan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai sebuah gagasan yang operasional di kawasan.
India tentu berharap bahwa AOIP dapat menjadi sebuah outlook yang dapat dijalankan secara integratif dengan MAHASAGAR. Namun, adanya ambiguitas Prabowo dalam memaknai kehadiran Tiongkok di Laut Natuna Utara, tampaknya upaya untuk menyinergikan AOIP dengan MAHASAGAR hanya akan menjadi catatan normatif yang tertulis di dalam dokumen.
Melampaui Kemitraan, Mengeratkan Persahabatan
Meskipun India dan Indonesia memiliki sinergitas dan konvergensi dalam agenda di kawasan Indo-Pasifik, hendaknya hubungan India dan Indonesia tidak hanya didefinisikan dalam kemitraan yang hanya berada dalam tingkat elit dan bersifat high politics belaka.
Setidaknya ada dua hal yang dapat dikembangkan secara intensif oleh India dan Indonesia dalam mengembangkan persahabatan di antara kedua bangsa.
Pertama, penguatan kerja sama akademik dan budaya. Hingga saat ini, India dan Indonesia belum memiliki keterikatan dan kolaborasi akademik yang erat antarlembaga perguruan tinggi, lembaga riset dan lembaga kebudayaan.
Ada banyak riset yang dapat dieksplorasi oleh lembaga akademik di kedua negara, mulai dari isu narasi Global South yang dapat dikembangkan oleh akademisi India dan Indonesia, hingga isu pengembangan energi bersih dan eksplorasi angkasa luar.
Kedua, inisiatif-inisiatif yang berbasis menguatkan kerjasama people-to-people perlu digalakkan oleh organisasi sipil, diaspora dan atau think tank di kedua negara. Dalam hal ini, India dan Indonesia sama-sama perlu membentuk platform untuk mengenali potensi dan untuk saling mempelajari kekuatan masing-masing. Terutama, dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital dan pengembangan kewirausahaan serta industri berbasis inovasi untuk menurunkan tingkat pengangguran di kedua negara.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.