Daya Beli Tidak Melemah?

Menteri Airlangga Hartarto menolak pendapat bahwa penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Juli 2026 yang dirilis Bank Indonesia (BI) sebagai pertanda melemahnya daya beli masyarakat. IKK turun menjadi 116,8 dari bulan sebelumnya sebesar 117,8. Dua alasan dikemukakan yaitu penurunan IKK normal terjadi setelah hari besar keagamaan dan pertumbuhan penjualan otomotif yang untuk kendaraan hybrid menjadi sekitar 40-an%. 

Benarkah daya beli masyarakat memang tidak melemah, sementara sehari-hari masyarakat kian sering merasa bahwa kondisi ekonomi mereka saat ini “tidak baik-baik saja”? Mempertanyakan hal ini kiranya penting agar tidak terjebak pada optimisme yang keliru.

Secara historis, IKK memang cenderung menguat saat ada hari besar keagamaan, baik Lebaran maupun Nataru. IKK di atas 100 juga masuk kategori “optimistis”. Namun, tren IKK itu sendiri penting diperhatikan, begitu pula konsumen kategori seperti apa yang mendorong pertumbuhan kendaraan hybrid? 

Ditengok ke belakang, IKK secara konsisten cenderung merosot. Awal 2026, angkanya 127, namun terus tergerus dari bulan ke bulan. Secara keseluruhan, dari Januari sampai Juli 2026, total penurunan mencapai 10,2 poin, atau telah merosot lebih dari 8%. 

Lebaran juga tidak mampu membalikkan tren IKK secara signifikan. IKK Maret dan April masing-masing 122,9 dan 123. Andai benar argumen musiman ini, harusnya IKK tidak terus menurun hingga Juli. Artinya, faktor musiman keagamaan tidaklah kuat untuk menjelaskan tren pelemahan IKK yang berlangsung enam bulan berturut-turut.

Dengan tren seperti itu, menjadi sulit untuk menerima kesimpulan bahwa tidak ada masalah dengan daya beli masyarakat. Tren penurunan IKK ini, apalagi Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) serta Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga menunjukkan tren yang tidak jauh berbeda, adalah sinyal kuat bahwa pelemahan daya beli adalah realitas yang dihadapi masyarakat. 

Beban ekonomi ini makin jelas pula bagi tiga kelompok pengeluaran terbawah (Rp 1 juta-Rp4 juta). Berdasarkan data yang dirilis BI, kelompok ini yang menunjukkan penurunan IKK dalam enam bulan terakhir, dari kisaran 8,5 hingga 12 poin. Dalam periode yang sama, kelompok pengeluaran Rp4,1 juta–Rp5 juta mengalami penurunan IKK paling sedikit, yakni 3,8 poin dan dari Juni ke Juli 2026 ada kenaikan 5,5 poin. Sedangkan kelompok pengeluaran lebih dari Rp5 juta menunjukkan penurunan keyakinan hingga 13,1 poin.

Dengan demikian, secara keseluruhan ada kecenderungan menurunnya tingkat keyakinan konsumen pada semua lapis pengeluaran. Dan untuk tiga kelompok pengeluaran terbawah, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), Indeks Pembelian Barang Tahan Lama-Durable Goods (IPDG), pada bulan Juli 2026 di bawah angka 100. Ini berarti sudah pada level pesimistis. 

Bila memang pemerintah meyakini penurunan IKK bukanlah cerminan melemahnya daya beli masyarakat, hendaklah menempatkannya sebagai alarm serius bahwa ada kelompok masyarakat yang daya belinya sedang tidak baik-baik saja. 

Porsi konsumsi, cicilan, dan tabungannya juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa tekanan daya beli tidak dalam arah dan karakter yang sama untuk beragam lapis pengeluaran. 

Secara umum, lapisan terbawah tetap harus belanja tetapi dengan menguras tabungannya. Sedangkan lapisan teratas menahan belanja sembari beralih ke pinjaman. Di sinilah kebijakan yang seragam untuk urusan daya beli ini menjadi tidak tepat. 

Kemudian soal pertumbuhan penjualan kendaraan hybrid sebagai indikator bahwa daya beli aman-aman saja. Untuk urusan ini, sebetulnya jelas bahwa hanya sebagian kecil dari lapis atas pengeluaran yang bisa mengonsumsi kendaraan tersebut. Jadi tidak mungkin menggunakan data penjualan mobil ini untuk menggeneralisasi daya beli ratusan juta penduduk lainnya. 

Bila argumen itu dipaksakan, yang terjadi adalah fallacy of composition, sebagai satu kekacauan logika. Lebih jauh, kalau kebijakan dibangun di atas fondasi seperti ini, maka bisa dibayangkan bagaimana kekacauan di ujungnya ketika kebijakan yang salah logika tersebut diimplementasikan.

Tabungan atau aset milik kelompok atas relatif aman dari inflasi volatile foods atau kenaikan harga energi. Tetapi bagi jutaan kelas menengah dan aspiring middle class, berjibaku mempertahankan hidup adalah kenyataan yang harus mereka hadapi saat ini. 

Ketika tekanan biaya hidup meninggi, maka terjadikan penggerusan tabungan atau secara drastis mengetatkan anggaran belanja untuk urusan-urusan yang sekunder.

Di sinilah dibutuhkan kebijakan yang benar-benar bajik, bukan sekadar kebijakan teknikal. Tanpanya, di satu sisi hanya akan kian memperlebar jarak disinformasi antara pengambil kebijakan dan realitas di masyarakat. Dan di sisi lain, kemerosotan daya beli makin menjadi tetapi bersamaan ada kelompok yang justru daya tahan ekonominya justru makin menguat.

Tragisnya, sejauh ini yang menguat hanyalah sikap defensif pemerintah. Kemampuan numerasi yang dipunyai para pejabat hanya dipakai untuk menempatkan pemerintah pada posisi yang aman, dan tiada pernah melakukan kesalahan pada semua level dan area kebijakan. Sementara keadaan di lapisan menengah ke bawah semakin tidak baik-baik saja.