Cerita Minyak Indonesia: Dulu Panen Windfall, Kini Jadi Tagihan

Katadata/ Bintan Insani
Penulis: Matthew Nainggolan
7/10/2026, 07.45 WIB

Pada akhir 1979, ketika Revolusi Iran menumbangkan rezim Shah dan menghentikan produksi minyak negara itu, harga minyak dunia melonjak drastis. Bagi sebagian besar dunia, itu adalah krisis. Bagi Indonesia, itu adalah berkah. Sebagai anggota OPEC dan salah satu pengekspor minyak penting kala itu, Indonesia menikmati salah satu windfall terbesar dalam sejarah ekonominya—uang minyak yang ikut mendanai lonjakan pembangunan pertengahan era Soeharto.

Empat puluh tujuh tahun kemudian, Iran kembali mengguncang pasar minyak dunia. Setelah serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran, Teheran mengancam akan menerapkan zona eksklusi di Selat Hormuz—jalur yang mengalirkan sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Harga minyak mentah Brent sudah merangkak ke atas US$98 per barel, dengan sejumlah analis memproyeksikan bisa menembus US$130 jika blokade benar terjadi.

Tapi kali ini, Indonesia tidak akan menerima cek. Indonesia akan menerima tagihan.

Indonesia bergabung dengan OPEC pada 1962, ketika minyak masih menjadi motor utama perekonomian negara yang baru merdeka belasan tahun ini. Produksi terus merangkak naik, mencapai puncaknya pada 1977 di angka 1,68 juta barel per hari—sementara konsumsi domestik saat itu belum sampai seperlimanya. Indonesia adalah negeri yang menjual jauh lebih banyak minyak daripada yang dipakainya sendiri.

Dua guncangan harga minyak dunia pada dekade 1970-an—krisis 1973-1974 akibat embargo OPEC, dan gejolak 1979-1980 akibat Revolusi Iran—menjadi berkah ganda bagi Indonesia. Devisa minyak mengalir deras, menopang pembangunan infrastruktur, subsidi, dan stabilitas politik era Orde Baru. Selama hampir tiga dekade, ketika dunia gentar mendengar kabar dari Timur Tengah, Indonesia justru diam-diam menghitung untung.

Perubahan itu datang tanpa pengumuman besar. Pada awal 2000-an, untuk pertama kalinya, konsumsi minyak domestik Indonesia melampaui kemampuan produksinya sendiri. Bukan karena permintaan melonjak tiba-tiba, melainkan karena produksi terus menurun—sumur-sumur tua, minim investasi eksplorasi baru, sementara jumlah penduduk dan kelas menengah terus tumbuh dan menuntut lebih banyak energi.

Beberapa tahun setelahnya, pada 2008, Indonesia resmi membekukan keanggotaannya di OPEC—efektif berlaku 2009. Alasannya teknis—Indonesia tak lagi mampu memenuhi kuota produksi sebagai anggota—tapi maknanya jauh lebih besar dari sekadar administrasi organisasi. Itu adalah pengakuan resmi bahwa identitas ekonomi Indonesia telah berubah. Negeri yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pengekspor minyak, kini menjadi pengimpor bersih. Namun berbeda dengan krisis moneter 1998 yang mengguncang kesadaran kolektif bangsa, transisi status minyak ini nyaris berlalu tanpa perkabungan publik. Tak ada momen yang dirayakan sebagai titik balik, apalagi diratapi.

Dua dekade setelah titik balik itu, jaraknya kini semakin lebar. Pada 2024, Indonesia mengimpor minyak senilai sekitar US$36,3 miliar, sementara ekspornya hanya US$6,9 miliar—defisit neraca minyak sekitar US$29 miliar dalam setahun. Setiap kali harga minyak dunia naik, alih-alih devisa yang mengalir masuk seperti dulu, justru semakin banyak devisa yang harus dikeluarkan.

Dan sejarah kembali memutar lagu yang familiar dengan lirik yang terbalik. Setelah serangan AS terhadap kapal tanker Iran, Teheran mengancam zona eksklusi di Selat Hormuz. Harga minyak dunia melonjak ke kisaran US$98 per barel, berpotensi menuju US$130 jika blokade benar diterapkan. Bersamaan dengan itu, Bank Sentral AS tengah mempertimbangkan langkah yang jarang terjadi belakangan ini—bukan memangkas suku bunga, melainkan menaikkannya, di tengah inflasi yang belum juga mereda. 

Dua tekanan ini bertemu tepat sebelum Bank Indonesia mengambil keputusan BI-Rate pada 23 September, di saat cadangan devisa berada di angka US$146,5 miliar dan inflasi domestik sudah merangkak naik ke 3,19%. Ruang kebijakan yang tersedia bagi Bank Indonesia kian sempit—bukan karena kesalahan kebijakan domestik, melainkan karena posisi struktural Indonesia sebagai negeri net importir minyak yang tak lagi berdaya menikmati windfall dari gejolak Timur Tengah.

Ironi terbesarnya bukan terletak pada harga minyak itu sendiri, melainkan pada betapa mudahnya sebuah bangsa lupa siapa dirinya sekarang. Wacana publik soal energi di Indonesia masih sering bergerak dengan nada seolah-olah negeri ini masih kaya minyak—perdebatan subsidi BBM, misalnya, kerap dibingkai sebagai soal keberpihakan kepada rakyat kecil, jarang dibingkai sebagai soal ketergantungan struktural pada energi impor yang kian menguras devisa setiap kali dunia bergejolak.

Warisan minyak Indonesia sudah terbalik: dari sumber kekuatan, menjadi sumber kerentanan. Tapi cara pandang kita terhadap warisan itu belum sepenuhnya berbalik mengikutinya. Pertanyaannya bukan apakah guncangan berikutnya akan datang, melainkan apakah Indonesia sudah benar-benar siap menghadapinya lagi—kini sebagai negeri yang membeli, bukan menjual.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Matthew Nainggolan
Research Analyst Investment & Treasury BNI Life

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.